JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah strategis dalam efisiensi anggaran sebesar 35,72%, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja negara.
Meski mengalami pemangkasan anggaran, kualitas layanan publik tetap dijaga agar tidak menghambat pencapaian target kementerian.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan bahwa pengurangan anggaran tidak akan berdampak pada layanan pertanahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
"Layanan masyarakat tidak boleh terganggu, target tetap harus tercapai. Yang dilakukan adalah pengaturan penggunaan anggaran agar lebih efisien," ujar Suyus dalam rapat pembahasan efisiensi anggaran, Senin (10/02/2025) di Jakarta.
BACA JUGA:Presiden Turki Erdogan dan Istrinya Tiba di Halim
BACA JUGA:Dirjen Migas Dinonaktifkan
Dalam pertemuan tersebut, diputuskan bahwa beberapa kegiatan non-prioritas seperti pengadaan barang dan jasa serta pembangunan fisik yang tidak mendesak akan mengalami penyesuaian atau penundaan.
Namun, program-program strategis yang telah dirancang tetap berjalan sesuai rencana.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen ATR/BPN dalam menjaga tata kelola anggaran yang efektif, sejalan dengan arahan pemerintah untuk menciptakan belanja negara yang lebih produktif tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.*