PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Jokowi Tanggung Jawab soal Pagar Laut

PP Muhammadiyah pun mendesak agar pemerintah, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian ATR/BPN, untuk mengambil langkah tegas dalam mencabut izin-izin HGB di wilayah laut yang berpotensi melanggar hukum.

BACA JUGA:Timnas Indonesia Tantang Timnas Belanda Lakukan Uji Coba

BACA JUGA:Kemenkumham RI Siap Dukung Proses Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia

Selain mendesak pencabutan izin HGB, PP Muhammadiyah kata Parid juga menekankan pentingnya pemulihan ekosistem pesisir di Pantura Jawa.

Parid menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memiliki kebijakan besar untuk memperbaiki kondisi pesisir yang rusak, bukan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta melalui proyek tangguh laut.*