Realisasi APBN 2024 hingga 20 Desember 2024 Mencapai 96%

Selasa 24 Dec 2024 - 22:50 WIB
Reporter : Gus Munir
Editor : Dedi Okes

Belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.621,3 triliun, meningkat 8,9% dibandingkan anggaran 2024, dengan fokus pada program unggulan di berbagai sektor.

BACA JUGA:Kerahkan Puluhan Personel Amankan Libur Nataru

BACA JUGA:38 Pejabat di OKU Selatan di Lantik

Untuk wilayah KPPN Baturaja, DIPA dan alokasi transfer ke daerah 2025 diserahkan kepada 67 satuan kerja secara digital, dengan total alokasi sebesar Rp 4,8 triliun. 

Anggaran ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, namun alokasi untuk transfer ke daerah meningkat. 

Terdapat juga penurunan pada anggaran belanja pusat, tetapi alokasi untuk daerah terus mengalami peningkatan.

Kepala KPPN Baturaja mengingatkan seluruh pimpinan satuan kerja untuk melaksanakan APBN sesuai rencana dan prioritas, agar dampaknya dapat dirasakan di masing-masing wilayah. 

BACA JUGA:Melihat Batang Jagung Roboh, Temukan Mayat di Bibir Jurang

BACA JUGA:Usai Bercerai, Tengku Dewi Tinggal Sementara di Bali

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan satuan kerja dan pemerintah daerah yang telah bekerja sama dalam penyerapan anggaran,” ungkapnya.

Selain itu, realisasi APBN 2024 hingga 20 Desember 2024 mencapai 96%, dengan harapan agar kualitas belanja di sisa waktu tahun ini dapat lebih ditingkatkan. 

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas pada 2025, KPPN mengajak seluruh satuan kerja untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kedisiplinan, akselerasi program, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.

KPPN juga mendorong tata kelola keuangan yang inovatif dan modern, serta meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas. 

BACA JUGA:Diroasting

BACA JUGA:Megawati Pasang Badan, Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka

Semua layanan dari KPPN kepada instansi dan pemerintah daerah diberikan tanpa biaya. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada satuan kerja dan pemerintah daerah terbaik atas kontribusinya dalam mengawal APBN.

Kategori :