Presiden Jokowi Lantik Hadi Menkopolhukam dan AHY Menteri Agraria

JAKARTA - Presiden Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Mereka dilantik untuk mengisi sisa masa jabatan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. 

Upacara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 21 Februari 2024, mengikuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara.

Saat Presiden Jokowi memimpin sumpah jabatan, dia menekankan agar komitmen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, serta etika dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. 

BACA JUGA:Bulog Jual Beras SPHP Lewat Komoditi Pangan Murah

BACA JUGA:Mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang Terjerat Kasus Gratifikasi oleh KPK Berpulang

Acara dihadiri oleh Wakil Presiden KH Maruf Amin, pimpinan lembaga tinggi negara, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hadi Tjahjanto, dalam keterangannya, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan yang diberikan dan berkomitmen untuk menjaga kehormatan posisinya dengan baik. 

Ia menekankan pentingnya konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk menjaga kondisi politik dan keamanan yang kondusif di Indonesia.

Agus Harimurti Yudhoyono juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan Presiden dan berjanji akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

BACA JUGA:Harlah NU ke-101 Semarak, Tampilkan Pelbagai Atraksi hingga Drama Kolosal

BACA JUGA:Atasi Pengangguran, Disnaker OKU Gelar Pelatihan

Meski menyadari bahwa sisa masa jabatan tidak panjang, kurang lebih 8 bulan, Agus optimis dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan negara.

Pelantikan kedua pejabat ini menandai langkah penting dalam penyegaran struktur kepemimpinan di kabinet, diharapkan dapat membawa energi baru dan memperkuat upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan politik, hukum, keamanan, serta pengelolaan agraria dan tata ruang di Indonesia.