Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Asal

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan memihak pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Membuat kejutan sebagian politik.

"Saya kira kita semua kaget, semua terkejut karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus menerus," ujar Sudirman Said di Rumah Perubahan Timnas Amin, Jakarta Selatan pada Rabu 24 Januari 2024.

Sudirman Said menegaskan ASN wajib bersikap netral lantaran mereka memiliki kewenangan untuk kepentingan terhadap rakyat Indonesia.

"Karena mereka punya kewenangan publik. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak atau punya preferensi pada partai atau kandidat tertentu. Karena itu, memang sudah benar bahwa seluruh aparat negara memang diminta untuk netral, itu satu prinsip," ucap dia.

BACA JUGA:Siskaee Ditangkap Paksa

BACA JUGA:Agnez Mo Masuk Nominasi iHeart Radio Music Awards

Mantan Menteri ESDM itu menilai sulit jika Jokowi berkampanye dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Sebab, menurutnya, Jokowi melekat pada fasilitas negara.

"Dikatakan boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi sebagai pejabat negara, saya pernah jadi menteri, pernah enggak saya lepas dari fasilitas negara? Sulit kan? Ke mana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas. rombongan ke luar kota diurus oleh dana negara. Itu baru menteri tuh, bagaimana dengan presiden?" ujarnya.

 

"Presiden itu sekali bergerak, ratusan orang karena ada paspampres, kendaraan, fasilitas penginapan. Jadi, dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan. Itu aspek teknis," imbuh Sudirman.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, seorang presiden boleh ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan seorang presiden boleh memihak.

Ia mengatakan hal itu dikarenakan setiap orang memiliki hak demokrasi.