Kunker ke OKU Timur, Kajati Sumsel Tekankan Netralitas di Pemilu 2024
Kajati Sumsel, Dr Yulianto SH MH saat melakukan Kunker di Kabupaten OKU Timur pada Rabu, 27 Desember 2023.-Photo ist-Kholid
MARTAPURA - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan (Sumsel), Dr Yulianto SH MH, melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten OKU Timur pada Rabu, 27 Desember 2023.
Kajati Sumsel tiba bersama Ketua IAD Wilayah Sumsel Ny Yesi Yulianto dan rombongan, disambut oleh Kepala Kejaksaan Negeri OKU Timur, Andri Juliansyah, serta Ketua IAD Daerah OKU Timur Ny Lindra Andri Juliansyah beserta para Kasi dan jajaran lainnya.
Kedatangan Kajati dan rombongan di Kantor Kejaksaan Negeri OKU Timur terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Setelah itu, mereka mengadakan rapat internal dan melanjutkan dengan mengecek kesiapan Posko Pemilu 2024 di Kejaksaan Negeri OKU Timur.
Pada kesempatan tersebut, Yulianto menekankan bahwa tantangan terdekat adalah Pemilu 2024. Dia menegaskan kepada pejabat Kejari OKU Timur dan seluruh jajaran untuk menjaga netralitas.
BACA JUGA:1.766 Peserta Lulus Seleksi PPPK, Ratusan Formasi Masih Kosong
BACA JUGA:Harga Karet di OKU Turun Menjadi Rp9 Ribu Per Kilogram
"Saya datang ke OKU Timur untuk memastikan bahwa seluruh PJU hingga jajaran Kejaksaan Negeri OKU Timur menjaga netralitas," ujar Kajati.
Tak hanya itu, Kajati juga menyoroti peran Kejaksaan dalam mensukseskan Pemilu, mulai dari Gakumdu hingga posko pemilu yang sudah disiapkan.
"Saya melihat koneksi antara Kejaksaan, Bawaslu, dan KPU sudah berjalan baik," tandasnya sambil meninjau Pos Pemilu 2024.
Yulianto menjelaskan bahwa Posko Pemilu berfungsi sebagai penerima informasi dari masyarakat dan sekaligus memberikan informasi seputar pemilu kepada masyarakat.
BACA JUGA:Terdapat 25 Kasus, DBD Jadi Perhatian Serius
BACA JUGA:Pemohon SKCK di Polres OKU Membeludak
"Masyarakat bisa datang ke posko jika menemukan pelanggaran atau kecurangan, nanti akan kita diskusikan," tambahnya.
Kajati juga menekankan pentingnya Kejaksaan untuk memeriksa potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terkait Pemilu, termasuk distribusi logistik.