Minta Aparat Tak Terlibat Konflik Tapal Batas Muratara-Muba

Reporter: Izul |

Editor: Gus Munir |

Rabu , 11 Sep 2024 - 19:43

Gabara Muratara mendesak agar aparat tak terlibat konflik tapal batas Muratara-Muba. -Foto: Izul/Sumeks-Izul

minta aparat tak terlibat konflik tapal batas muratara-muba                            muratara - konflik perbatasan antara pt gorby putra utama (gpu) di kabupaten muratara dan pt sentosa karya energi (ske) di kabupaten musi banyuasin (muba) semakin memanas. 
perselisihan terkait klaim lahan, penyerobotan, hingga insiden adu ekskavator antara kedua perusahaan memperburuk situasi. dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam sengketa ini turut menjadi perhatian.
ketegangan di perbatasan muratara-muba membuat warga rawas ilir, muratara, merasa cemas. 
beberapa pekerja dilaporkan diusir dari tempat kerja mereka di pt gpu, dan ada pula yang ditahan karena terlibat dalam sengketa tersebut.
baca juga:oppo reno12 pro 5g di indonesia, andalkan ai canggih dan ketahanan bodi
baca juga:infinix resmi hadirkan note 40s dengan fitur premium dan harga terjangkau
ketua gerakan barisan muda (gabara) muratara, abdul azis, pada rabu, 11 september 2024, menegaskan bahwa berdasarkan permendagri nomor 76 tahun 2014, lahan yang diperebutkan secara hukum termasuk wilayah muratara. 
namun, pt ske diduga melakukan provokasi dengan mengklaim dan mencoba mencaplok lahan yang secara resmi berada di bawah pt gpu.
“kami memiliki bukti dokumentasi dari 28 agustus 2024 yang menunjukkan bahwa pt ske, dengan dukungan oknum aparat tni, memasuki wilayah muratara secara ilegal,” kata abdul azis. 
ia mendesak pangdam ii sriwijaya untuk mengambil tindakan tegas terhadap oknum tni yang terlibat dan menarik mereka dari lokasi untuk meredakan ketegangan.
baca juga:enos komitmen terus perluas jaringan gas rumah tangga di oku timur
baca juga:semester pertama , ntp oku timur capai 105,82
abdul azis juga menjelaskan bahwa sengketa lahan ini telah berlangsung sejak sebelum pemekaran kabupaten muratara pada 2013. 
meskipun kabupaten muba dan pt ske telah mengajukan gugatan, mahkamah agung tetap menetapkan bahwa wilayah yang diperebutkan merupakan bagian dari muratara.
ia juga mengungkapkan bahwa sertifikat hak guna usaha (hgu) pt ske dengan nomor 01146 telah dicabut oleh menteri agraria dan tata ruang pada juni 2023. sehingga pt ske tidak lagi memiliki dasar hukum untuk mengklaim lahan tersebut.
sebelumnya, asisten i pemerintah daerah muratara menegaskan bahwa batas wilayah antara muratara dan muba telah ditetapkan sesuai dengan aturan permendagri. 
baca juga:1 jam bersama abusama-misnadi, komitmen abdi majukan oku selatan
baca juga:bermain imbang lawan australia, shin tae-yong puji kinerja pemain
pemerintah daerah muratara mendukung pt gpu yang menambang batu bara di rawas ilir untuk terus mengembangkan investasinya.
“dukungan ini diharapkan memberikan kepastian bagi investor dan meningkatkan pendapatan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat muratara,” tambahnya.
bupati muratara juga menyayangkan adanya konflik tersebut, dan berharap semua pihak mengutamakan supremasi hukum dalam menyelesaikan masalah ini. (*)
baca juga:kalahkan toma, ginting sukses balas dendam dan lolos 16 besar 
baca juga:8.735 tim pemenangan abdi resmi dikukuhkan di kecamatan banding agung

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 12 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan