Sekda OKU Selatan Minta KP3 Tanggapi Keluhan Petani Soal Pupuk Subsidi

Reporter: Hadi |

Editor: Gus Munir |

Rabu , 07 Aug 2024 - 22:27

Suasana rapat koordinasi Pemkab OKU Selatan dengan KP3. -Foto: HOS-Hadi

Namun, penggunaan pupuk dan pestisida harus tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan manusia serta kelestarian lingkungan.

Pedoman Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida disusun untuk memberikan acuan operasional dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Komisi ini bertujuan sebagai wadah koordinasi untuk pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. (*)

BACA JUGA:Pikul Agama

BACA JUGA:33 Hektare Lahan Terbakar

sekda oku selatan minta kp3 tanggapi keluhan petani soal pupuk subsidi                            muaradua - sekretaris daerah (sekda) kabupaten oku selatan, h. m. rahmattullah, s.stp., mm., meminta komisi pengawasan pupuk dan pestisida (kp3) untuk segera menanggapi keluhan para petani mengenai pupuk bersubsidi. 
dalam arahannya, sekda menekankan pentingnya kehadiran pemkab dan pihak terkait dalam pendistribusian pupuk agar masalah yang sering dihadapi oleh petani dapat diatasi.
sekda berharap bahwa rapat koordinasi ini akan memperkuat peran kp3 di kabupaten oku selatan. 
"ini merupakan langkah awal untuk memastikan pengawasan terhadap pupuk dan pestisida berjalan sesuai ketentuan, meliputi aspek kesehatan, distributor, dan pengecer. ini juga akan memperkuat tanggung jawab kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
baca juga:setahun buron, terduga pencuri kambing ditangkap saat nongkrong
baca juga:jasa raharja beri santunan rp50 juta untuk korban tertabrak kereta api
kepala dinas pertanian kabupaten oku selatan, syahtomi, sp., mm., menambahkan bahwa pupuk dan pestisida sangat penting dalam pencapaian target produksi nasional. 
untuk itu, penyediaan pupuk dan pestisida harus mematuhi prinsip-prinsip kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu, dan tempat yang tepat.
pemerintah telah menerapkan subsidi untuk membuat harga pupuk lebih terjangkau bagi petani dan melakukan deregulasi pendaftaran pupuk dan pestisida. 
kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah jenis pupuk dan pestisida yang tersedia di pasaran. 
baca juga:sedang berada di rumah teman, ditangkap polisi
baca juga:bawa jargon “temanku”, pks dukung teddy meilwansyah jadi calon bupati oku
hingga desember 2022, terdapat 2.784 merek pupuk anorganik dan 1.446 merek pupuk organik, hayati, dan pembenah tanah yang terdaftar, serta 3.411 formulasi pestisida untuk pertanian dan kehutanan dan 384 formulasi untuk pestisida rumah tangga dan pengendalian vektor penyakit manusia.
diharapkan, kondisi ini memberikan petani lebih banyak pilihan dalam memilih pupuk dan pestisida sesuai daya beli mereka. 
namun, penggunaan pupuk dan pestisida harus tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan manusia serta kelestarian lingkungan.
pedoman penguatan komisi pengawasan pupuk dan pestisida disusun untuk memberikan acuan operasional dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. 
baca juga:mencekam, polisi baku tembak dengan tersangka bersenjata
baca juga:kartu kuning meningkat jelang job fair di prabumulih
komisi ini bertujuan sebagai wadah koordinasi untuk pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. (*)
baca juga:pikul agama
baca juga:33 hektare lahan terbakar