Pemkab OKU Terus Berupaya Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU) berusaha terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampikan Penjabat (Pj) Bupati OKU, H Teddy Meilwansyah SSTP MM MPd saat menghadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta Convention Center (JCC) pada Senin, 8 Juli 2024.

Semangat untuk terus tingkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah tak lepas dari suksesnya Kabupaten OKU di bawah kepemimpinan H Teddy Meilwansyah menerima Opini opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Sumsel, yang telah diraih selama sembilan tahun berturut-turut. 

“Opini WTP yang diraih menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten OKU untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. TentunyaOpini WTP itu tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, Forkopimda, serta dukungan masyarakat OKU,” ungkap Teddy.

BACA JUGA:Sadar Diri, Warga Serahkan Senpi Rakitan

BACA JUGA:Tingkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Balita, Gelar Lomba Balita

Sementara itu, acara penyampaian LHP atas LKPP tahun 2023 dan IHPS II tahun 2023 dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo beserta Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Hadir juga, Ketua BPK RI Isma Yatun, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, serta seluruh kepala daerah di Indonesia.

Ketua BPK RI, Isma Yatun, menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan jajarannya atas komitmen mereka dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara selama sepuluh tahun terakhir. 

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan tren positif, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh sejak tahun 2016, menjadikannya tahun kedelapan berturut-turut. 

BACA JUGA:Jemput Bola, Rekam Hingga Cetak Pembuatan e-KTP di Lokasi

BACA JUGA:Dies Natalis Unbara ke-25 Lahirkan Banyak Prestasi

Opini WTP ini mencerminkan kualitas tertinggi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan mendorong kepercayaan multi-pihak dalam sektor publik.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penggunaan APBN dan APBD secara baik dan bertanggung jawab karena setiap tahun pasti diaudit oleh BPK RI.