Kasus Mafia Tanah Tol Betung—Tempino, H Halim Didakwa Rugikan Negara Rp127 Miliar

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Kamis , 04 Dec 2025 - 22:51

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Muba dan Kejati Sumsel, Halim disebut merugikan negara hingga Rp127.276.655.336,5 atau sekitar Rp127,2 miliar.-Istimewa-

SUMSEL - OKU EKSPRES.COM -Pengusaha Sumsel, Kms H Abdul Halim Ali, resmi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang Kelas IA Khusus, Kamis (4/12).

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Muba dan Kejati Sumsel, Halim disebut merugikan negara hingga Rp127.276.655.336,5 atau sekitar Rp127,2 miliar.

Sidang ini terkait kasus dugaan korupsi serta praktik mafia tanah dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Tol Betung—Tempino Jambi.

Sidang dipimpin Majelis Hakim Halim Fauzi Isra SH MH dengan hakim anggota Pitriadi SH MH dan Wahyu Agus Susanto SH MH.

Sejak pagi, ratusan pendukung terdakwa memadati halaman PN Palembang untuk memberikan dukungan moral.

BACA JUGA:Didakwa Korupsi APAR Rp2 Miliar

Terdakwa dibawa menggunakan ambulans dengan pengawalan ketat kejaksaan dan kepolisian, mengingat kondisi kesehatannya.

Selama persidangan, Halim berada di atas ranjang dan didampingi tim medis RSUD Siti Fatimah, lengkap dengan peralatan kesehatan termasuk tabung oksigen.

Dalam ruang sidang, terdakwa beberapa kali terlihat batuk dan kesulitan mendengar pertanyaan majelis hakim. Perawat pendamping harus membisikkan ulang pertanyaan agar dapat dipahami oleh Halim.

Isi Dakwaan: Penguasaan Tanah Negara Ribuan Hektare

Dalam dakwaan, JPU menyebut terdakwa bersama pihak lainnya diduga menguasai tanah negara seluas 1.756,53 hektare yang dijadikan areal perkebunan PT Sentosa Mulia Bahagia (SMB) di Desa Peninggalan dan Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Bayung Lencir—yang kini menjadi Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin.

kasus mafia tanah tol betung—tempino, h halim didakwa rugikan negara rp127 miliar                            sumsel - oku ekspres.com -pengusaha sumsel, kms h abdul halim ali, resmi menjalani sidang perdana di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) palembang kelas ia khusus, kamis (4/12).
dalam dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejari muba dan kejati sumsel, halim disebut merugikan negara hingga rp127.276.655.336,5 atau sekitar rp127,2 miliar.
sidang ini terkait kasus dugaan korupsi serta praktik mafia tanah dalam proyek strategis nasional (psn) pembangunan tol betung—tempino jambi.
sidang dipimpin majelis hakim halim fauzi isra sh mh dengan hakim anggota pitriadi sh mh dan wahyu agus susanto sh mh.
sejak pagi, ratusan pendukung terdakwa memadati halaman pn palembang untuk memberikan dukungan moral.
baca juga:didakwa korupsi apar rp2 miliar
baca juga:gelar sosialisasi hukum dan anti korupsi untuk kepala 
terdakwa dibawa menggunakan ambulans dengan pengawalan ketat kejaksaan dan kepolisian, mengingat kondisi kesehatannya.
selama persidangan, halim berada di atas ranjang dan didampingi tim medis rsud siti fatimah, lengkap dengan peralatan kesehatan termasuk tabung oksigen.
dalam ruang sidang, terdakwa beberapa kali terlihat batuk dan kesulitan mendengar pertanyaan majelis hakim. perawat pendamping harus membisikkan ulang pertanyaan agar dapat dipahami oleh halim.
isi dakwaan: penguasaan tanah negara ribuan hektare
dalam dakwaan, jpu menyebut terdakwa bersama pihak lainnya diduga menguasai tanah negara seluas 1.756,53 hektare yang dijadikan areal perkebunan pt sentosa mulia bahagia (smb) di desa peninggalan dan desa simpang tungkal, kecamatan bayung lencir—yang kini menjadi kecamatan tungkal jaya, kabupaten musi banyuasin.
baca juga:dugaan intimidasi terhadap wartawan dalam peliputan kasus korupsi rp1,6 triliun
baca juga:kementerian atr/bpn perkuat jajarannya dalam pencegahan korupsi
penguasaan wilayah perkebunan itu disebut tanpa hak karena tidak memiliki hak guna usaha (hgu) maupun izin usaha perkebunan (iup).
jpu juga mengungkapkan adanya penerbitan 193 ktp, 486 surat penguasaan hak atas tanah (sphat), dan sejumlah sertifikat hak milik (shm) di atas tanah negara sekitar 937,02 hektare yang diterbitkan atas nama karyawan harian lepas pt smb, yang mayoritas merupakan pendatang.
proses ini dilakukan melalui beberapa program pertanahan seperti prona, proda, ukm, dan sms (massal) di kantor pertanahan kabupaten muba sejak 2006 hingga 2009.
berdasarkan audit bpkp perwakilan sumatera selatan, pemanfaatan tanah negara tersebut sejak 2019 hingga 2025 disebut menimbulkan kerugian negara mencapai rp127,2 miliar.
penasihat hukum: kejanggalan dan rekayasa
usai sidang, penasihat hukum terdakwa, jan samuel maringka, menilai dakwaan jpu penuh kejanggalan.
baca juga:empat terdakwa dugaan korupsi anggaran dispora divonis ringan
baca juga:desak kejati sumsel usut dugaan korupsi dana hibah pilkada oku selatan 
menurutnya, angka kerugian negara rp127,2 miliar tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas.
kerugian negara itu harus nyata, bukan berdasar asumsi seperti angka rp127,2 miliar itu. sampai sekarang kami belum tahu hitungan itu berasal dari mana, ujarnya.
ia menambahkan pihaknya akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada sidang berikutnya.
pn palembang tekankan transparansi dan keamanan
juru bicara pn palembang, chandra gautama, memastikan sidang perdana berjalan lancar dan tertib. meski dihadiri sekitar 70 orang di dalam dan luar gedung, tidak terjadi gangguan apa pun.
baca juga:cegah korupsi di sekolah, kejari sosialisasikan pengelolaan dana bos yang akuntabel
baca juga:sidang korupsi kegiatan fiktif disperindag pali berlanjut
kami apresiasi masyarakat yang tetap menjaga etika selama persidangan. ini menunjukkan kedewasaan hukum publik, kata chandra.
ia menegaskan kondisi kesehatan terdakwa menjadi perhatian tanpa menghambat jalannya persidangan.*