Perkuat Pengarusutamaan Gender, TP PKK Dorong Perempuan Lebih Berdaya

OKU EKSPRES.COM - Pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menggelar kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten pada Senin, 1 Desember 2025. 

Agenda ini berlangsung di Aula Media Center DPPPA dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan dibuka oleh Ketua TP PKK OKU Timur, dr. Sheila Noberta, Sp.A., M.Kes, bersama Kepala DPPPA Inoferwenti Intan, S.E., M.M., serta Kepala Bidang PUG DPPPA, Dwi Susanti, S.E., M.M. Hadir pula narasumber dari STISIP Bina Marta, Bonirin, S.Hi., S.I.P., M.Pd.

Dalam arahannya, dr. Sheila menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan, melainkan memastikan adanya keadilan sesuai peran dan kapasitas masing-masing.

BACA JUGA:Jambore PKK OKU Timur 2025: Momentum Pererat Silaturahmi dan Tingkatkan Kapasitas Kader

BACA JUGA:Dorong Inovasi PKK, Bupati Enos Luncurkan Warung dan Koperasi PKK OKU Timur

“Gender itu ada dua, laki-laki dan perempuan, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi. Tidak semuanya harus disamakan. Perbedaan justru menjadi kekuatan karena saling melengkapi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah bersama TP PKK terus berupaya membuka ruang lebih luas bagi perempuan agar dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan. 

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Harapannya, forum ini tidak hanya menjadi diskusi, tetapi mampu melahirkan kebijakan yang responsif gender,” tambahnya.

Kepala DPPPA OKU Timur, Inoferwenti Intan, dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada Ketua TP PKK yang selalu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PUG di daerah.

BACA JUGA:Ketua TP PKK OKU Timur Bedah Rumah Warga Desa Negeri Agung Jaya

BACA JUGA:Peringati Muharram, TP PKK OKU Timur Berbagi Sembako untuk Anak Yatim dan Dhuafa

Ia mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan dan pemahaman mengenai pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek pembangunan. 

“Kami ingin menghilangkan hambatan, meningkatkan partisipasi, serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses dan manfaat yang setara dari pembangunan,” jelasnya.