RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Kamis , 25 Sep 2025 - 22:37

Perampasan Aset Tindak Pidana resmi ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, bahkan diproyeksikan berlanjut hingga 2026.-Istimewa-

ruu perampasan aset masuk prolegnas prioritas                            jakarta-oku ekspres.com- rancangan undang-undang (ruu) tentang perampasan aset tindak pidana resmi ditetapkan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025, bahkan diproyeksikan berlanjut hingga 2026.
keputusan ini disambut baik oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk ketua pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu) bidang media, it, dan advokasi mohamad syafi' alielha atau savic ali yang gencar mendesak pengesahan ruu tersebut.
"jadi, perampasan aset mungkin menjadi salah satu pendekatan yang membuat orang takut korupsi," kata savic dalam keterangan yang diterima oleh disway.id, kamis 25 september 2025.
meski demikian, pbnu menekankan pentingnya partisipasi publik yang luas, khususnya pelibatan penuh organisasi masyarakat (ormas) dalam setiap tahapan pembahasan ruu krusial ini.
baca juga:ruu kuhap disahkan masuk prolegnas 2025
baca juga:kericuhan warnai penolakan ruu tni
urgensi keterlibatan ormas
ketua pengurus besar nahdlatul ulama (pbnu) bidang media, it, dan advokasi mohamad syafi' alielha atau savic ali menyatakan bahwa ruu perampasan aset merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, 
terutama melalui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture).
namun, pbnu mengingatkan dpr dan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam pembahasan dan memastikan bahwa prosesnya transparan dan akuntabel.
"untuk lahirnya sebuah produk hukum yang baik harus lewat proses sosialisasi serta mendengar masukan para ahli dan masyarakat umum. ya, ormas-ormas yang merupakan representasi masyarakat perlu dilibatkan," ujarnya.
baca juga:ruud van nistelrooy resmi nahkodai leicester
baca juga:ruu perampasan aset tak akan selesai tahun ini
menurutnya, proses sosialisasi dan mendengar masukan jadi bagian dari penerapan prinsip transparansi dan partisipasi.
"dua hal ini sangat esensial dalam demokrasi," imbuh savic.
senada, peneliti indonesia corruption watch (icw) wana alamsyah mengatakan dpr wajib mempertimbangkan partisipasi bermakna dalam membahas ruu perampasan aset. 
selain itu, dpr juga harus transparan dan membuka seluas-luasnya informasi mengenai perkembangan pembahasan ruu perampasan aset.  
"dpr juga harus transparan dan membuka seluas-luasnya informasi mengenai perkembangan pembahasan ruu perampasan aset," ujarnya dalam keterangan resmi.
keterlibatan ormas, menurut nu, menjadi kunci untuk:
baca juga:ruu pilkada dpr-pemerintah terlalu 'bau amis' bagi masyarakat
baca juga:kecuali pdip, baleg dpr kompak setuju ruu pilkada
* memastikan akuntabilitas: ormas dapat berfungsi sebagai pengawas independen untuk mencegah potensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oleh aparat penegak hukum dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset.
* menjaga aspek ham: keterlibatan masyarakat sipil diperlukan untuk menyeimbangkan dan melindungi hak asasi manusia (ham), terutama hak milik pribadi, termasuk hak pihak ketiga yang tidak bersalah.
* memperkuat dukungan publik: partisipasi aktif ormas dan masyarakat akan memperkuat legitimasi ruu ini, mengingat materi ruu ini berpotensi menimbulkan perdebatan hukum dan sosial.
pbnu sebelumnya juga telah menyampaikan desakan terkait urgensi ruu perampasan aset melalui konferensi besar (konbes) nu, menyoroti bahwa tanpa undang-undang ini, negara kehilangan potensi triliunan rupiah setiap tahun dari aset hasil kejahatan yang tidak dapat disita.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 26 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan