Pengamat: Perlu Ada Kajian dan Transapransi

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Minggu , 07 Sep 2025 - 21:08

Ada Rencana aksi mahasiswa di Kota Tangerang, mereka menyoroti besarnya gaji dan tunjangan anggota DPRD. -Istimewa-

pengamat: perlu ada kajian dan transapransi                            jakarta- oku ekspres com- ada rencana aksi mahasiswa di kota tangerang, mereka menyoroti besarnya gaji dan tunjangan anggota dprd. 
tak hanya itu, agent of change ini juga mendesak untuk mengkaji peraturan wali kota (perwal) nomor 15 tahun 2025 yang menjadi dasar pembayaran tunjangan tersebut.
isu itu memicu perdebatan di kalangan publik, terutama soal beban apbd dan persepsi keadilan di tengah kebutuhan masyarakat yang masih tinggi.
sejumlah mahasiswa menilai jumlah itu terlalu besar. menurut mereka, dana yang dialokasikan untuk tunjangan dprd lebih baik diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial. 
sehingga banyak pihak yang mendesak agar tunjangan tersebut bisa segera dicabut.
baca juga:pastikan anggota dpr yang dinonaktifkan partai tak dapat hak keuangan
baca juga:dprd dan pemkab oku selatan gelar paripurna bahas perubahan kua-ppas 2025
pengamat direktur eksekutif kajian politik nasional (kpn), adib miftahul mengatakan bahwa kritik mahasiswa bisa dimaknai sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan. 
namun adib menegaskan, besaran gaji dan tunjangan dprd tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah kota.
"secara regulasi, gaji dan tunjangan dprd diatur lewat pp dan permendagri. perwal hanya sifatnya teknis, jadi kalau minta dicabut itu tidak sederhana," kata adib sahat dihubungi awak media, minggu, 7 september 2025. 
"tidak ujug-ujug pemkot dprd bisa menentukan sendiri aturan gaji ini. ada asistensi ke propinsi hingga ke pusat," sambungnya.
oleh karena itu, adib berharap agar ada kajian terlebih dahulu sehingga gaji dan tunjangan anggota dewan bisa dianggap sesuai dengan beban kerja dan juga tanggung jawabnya. 
baca juga:mengapa baru sekarang dpr terima bem?
baca juga:mkd: stop gaji 5 anggota dpr non aktif
"kalau perlu dikaji ulang, sehingga gaji dan tunjangan dewan bisa sesuai dengan beban dan tanggung jawab mereka," ungkapnya.
"atau pemerintah pusat bisa juga membuat aturan terkait standarisasi gaji dan tunjangan dewan sehingga tidak kesenjangan antar daerah," tambahnya.
adib menilai isu ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap dprd maupun pemerintah daerah jika tidak dikelola dengan baik.
"persepsi publik penting. walaupun secara persentase belanja dprd kecil dibandingkan total apbd, angkanya tetap terlihat besar bagi masyarakat. karena itu dprd harus lebih aktif menjelaskan ke publik, lebih transaparan dan partisipatif," urainya.
baca juga:dprd oku segera panggil bupati dan direktur pdam
baca juga:dituding provokator, pgkmi minta kapolres klarifikasi aksi ricuh dprd oku
adib melanjutkan, fokus utama seharusnya bukan hanya soal nominal. tetapi juga bagaimana kinerja dprd dan transparansi anggaran.