Muncul Krisis Ekologi di Jambi Akibat Aktivitas Tambang

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Rabu , 25 Jun 2025 - 19:15

permasalahan ekologi di Raja Ampat, kini muncul lagi permasalahan lingkungan di Provinsi Jambi akibat aktivitas pertambangan. -Istimewa-

muncul krisis ekologi di jambi akibat aktivitas tambang                            oku ekspres com-belum selesai permasalahan ekologi di raja ampat, kini muncul lagi permasalahan lingkungan di provinsi jambi akibat aktivitas pertambangan. 
masalah itu disoroti serius komisi xii dpr ri karena berdampak serius dan mengakibatkan krisis ekologi imbas aktivitas pertambangan batubara di provinsi jambi. 
pasalnya, dalam kunjungan kerja reses masa sidang iii tahun 2024—2025, para legislator menemukan berbagai pelanggaran lingkungan, terutama terkait kelalaian dalam reklamasi pasca tambang oleh korporasi perusahaan.
salah satu perusahaan yang menjadi sorotan utama adalah pt karya bungo pantai ceria (kbpc group) milik pengusaha samsudin. kbpc diketahui beroperasi di desa leban, kecamatan rantau pandan, bersama tiga mitranya: pt brasu, pt sas, dan pt ibap. keempat perusahaan ini diduga beroperasi di luar izin usaha pertambangan (iup) operasi produksi serta belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (ippkh) dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk).
anggota komisi xii dpr ri dari dapil jambi, cek endra, menegaskan bahwa komisi xii telah menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap kbpc group dan perusahaan terkait lainnya pada 23 juli 2025.
baca juga:sungai rawas dicemari tambang emas ilegal
baca juga:dpr minta pertambangan di raja ampat dikaji ulang
mereka akan diminta menjelaskan legalitas izin, pelaksanaan rkab, serta progres reklamasi dan reboisasi lahan bekas tambang, ujar cek endra usai mengikuti rapat internal komisi xii di kompleks senayan,jakarta, selasa, 24 juni 2025.
saat ditanya mengenai status hukum kbpc, cek endra menyebut bahwa izin perusahaan tersebut dalam masa transisi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
izin kbpc sedang dalam masa transisi akibat peralihan kewenangan dari daerah ke pusat, ujarnya.
soal tingkat kerusakan lingkungan, cek endra mengakui bahwa ada sebagian wilayah yang sudah direklamasi, namun lebih banyak yang belum tersentuh.
"pemanggilan perusahaan tambang ini merupakan bagian dari pembinaan. namun, tidak menutup kemungkinan akan melibatkan kementerian lingkungan hidup dan kementerian kehutanan serta kejaksaan agung untuk penindakan secara hukum," tegasnya.
baca juga:polisi tetapkan 2 tersangkan kasus longsor tambang di cirebon
baca juga:china luncurkan armada truk tambang listrik otonom terbesar di dunia
komisi xii dpr ri gelar kunker bahas pelanggaran lingkungan
sorotan terhadap perusahaan tambang di jambi sebelumnya disampaikan langsung para wakil rakyat saat kunjungan kerja reses komisi xii dpr ri di swiss-belhotel jambi, jumat (20/6/2025). rapat tersebut dipimpin oleh ketua tim kunker bambang patijaya, dan dihadiri oleh 18 anggota dpr ri, termasuk tiga legislator asal jambi: syarif fasha, cek endra, dan rocky candra.
dalam pertemuan itu, komisi xii menyampaikan keprihatinan terhadap minimnya transparansi informasi, serta ketidakpatuhan perusahaan tambang dalam memenuhi kewajiban lingkungan hidup, terutama reklamasi.
kami minta perusahaan menjelaskan status iup, rkab, dan pelaksanaan reklamasi serta reboisasi. ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjawab keresahan masyarakat, tegas syarif fasha, politisi fraksi nasdem.
baca juga:tuntut 3 terdakwa kasus korupsi tambang 15 tahun penjara
baca juga:desak perusahaan tambang segera selesaikan jalan khusus
reklamasi mandek, warga protes
komisi xii juga menemukan sejumlah perusahaan yang telah menghentikan produksi sejak 2024, namun belum melakukan reklamasi sebagaimana diwajibkan dalam undang-undang.
cek endra secara khusus juga menyoroti kasus di wilayah koto boyo, batanghari, yang memicu keresahan warga akibat reklamasi yang tak kunjung dilakukan.
banyak perusahaan sudah eksplorasi bertahun-tahun, tapi tak juga melakukan reklamasi. kita buka saja, biar masyarakat tahu siapa yang lalai, tegasnya.
ia juga menyinggung pt minimex internasional yang beroperasi di kampung halamannya dan hingga kini belum memenuhi kewajiban reklamasi.
baca juga:penemuan tambang emas terbesar dunia di china, bernilai rp1.300 triliun
baca juga:pulihkan hutan bekas tambang, aksi nyata kelompok tani selamatkan lingkungan bersama bri menanam-grow & green
pertemuan di jambi tersebut turut dihadiri oleh direktur beberapa perusahaan tambang batu bara, antara lain: pt bumi bara makmur mandiri, pt batu hitam sukses, pt global indo alam lestari, pt tebo batubara investama, pt anugerah jambi coalindo dan pt jambi prima coal.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 26 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan