Pelayanan Kesehatan Bobrok, DPRD Tuntut Evaluasi Total

Reporter: Kholid |

Editor: Gus Munir |

Kamis , 05 Jun 2025 - 20:11

DPRD OKU Timur menyoroti buruknya kinerja RSUD Martapura dan mendesak adanya evaluasi total. -Foto: Kholid/Sumeks-Kholid

OKU TIMUR - Pelayanan kesehatan di Kabupaten OKU Timur kembali menjadi perhatian publik setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengkritisi kinerja RSUD Martapura dan instansi terkait dalam rapat paripurna yang digelar Kamis, 5 Juni 2025.

Dalam penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, Juru Bicara Pansus, Vindo Faisyal Anugrah, menyoroti berbagai persoalan serius di sektor kesehatan.

Pasien KIS Ditolak Meski Kamar Masih Tersedia

Salah satu kasus yang diungkap adalah penolakan terhadap pasien pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Seorang warga yang membawa anaknya dengan demam tinggi dan riwayat kejang ke RSUD Martapura ditolak dengan alasan kamar penuh.

Namun, ketika dicek melalui aplikasi Mobile JKN, ternyata masih ada tempat tidur yang tersedia.

"Seharusnya pasien tetap dilayani dan dirawat minimal 1x24 jam, apalagi dengan kondisi yang berisiko. Penolakan ini mencerminkan lemahnya sistem pelayanan dan bisa mengancam nyawa," tegas Vindo.

Masalah Berulang Tanpa Perbaikan

Menurut Pansus, masalah serupa telah dilaporkan tahun sebelumnya, namun belum ada tindak lanjut yang berarti dari pihak rumah sakit.

Mereka menilai RSUD Martapura tidak menjalankan rekomendasi DPRD secara serius.

pelayanan kesehatan bobrok, dprd tuntut evaluasi total                            oku timur - pelayanan kesehatan di kabupaten oku timur kembali menjadi perhatian publik setelah dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) mengkritisi kinerja rsud martapura dan instansi terkait dalam rapat paripurna yang digelar kamis, 5 juni 2025.
dalam penyampaian laporan panitia khusus (pansus) atas laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) bupati tahun anggaran 2024, juru bicara pansus, vindo faisyal anugrah, menyoroti berbagai persoalan serius di sektor kesehatan.
pasien kis ditolak meski kamar masih tersedia
salah satu kasus yang diungkap adalah penolakan terhadap pasien pengguna kartu indonesia sehat (kis). 
seorang warga yang membawa anaknya dengan demam tinggi dan riwayat kejang ke rsud martapura ditolak dengan alasan kamar penuh. 
baca juga:oku timur surplus hewan kurban, siap suplai ke luar daerah
baca juga:awal juni ceria, gaji ke-13 asn dan pppk oku timur cair!
namun, ketika dicek melalui aplikasi mobile jkn, ternyata masih ada tempat tidur yang tersedia.
"seharusnya pasien tetap dilayani dan dirawat minimal 1x24 jam, apalagi dengan kondisi yang berisiko. penolakan ini mencerminkan lemahnya sistem pelayanan dan bisa mengancam nyawa," tegas vindo.
masalah berulang tanpa perbaikan
menurut pansus, masalah serupa telah dilaporkan tahun sebelumnya, namun belum ada tindak lanjut yang berarti dari pihak rumah sakit. 
mereka menilai rsud martapura tidak menjalankan rekomendasi dprd secara serius.
baca juga:sumsel punya klub baru! persikas subang resmi jadi sumsel united
baca juga:adnan/indah melaju ke perempat final indonesia open 2025 
"ketidaksiapan dan sikap tidak profesional dalam melayani pasien kis atau bpjs pbi merupakan bentuk ketidakadilan yang tak bisa dibenarkan," ujarnya.
ambulans kehabisan bbm, kepercayaan publik tercoreng
pansus juga menyoroti insiden yang sempat viral di media sosial, yakni sebuah mobil jenazah milik rsud martapura tidak dapat digunakan karena kehabisan bahan bakar dan sopir tidak berada di tempat. kejadian ini dianggap mencerminkan kelalaian manajemen.
"manajemen rs harus bertanggung jawab penuh. kami mendesak plt. direktur rsud segera mengevaluasi kinerja dan menindak asn yang lalai," lanjut vindo.
fasilitas rumah sakit dinilai tidak memadai
kapasitas tempat tidur rumah sakit juga menjadi perhatian. rasio daya tampung terhadap jumlah penduduk hanya mencapai 71,43 persen dari target. dari target 665 tempat tidur, realisasi hanya 475.
baca juga:jaksa beberkan bukti kasus nikita mirzani, termasuk uang rp 3 miliar dan mobil
baca juga:pemeran angling dharma, chairil jm, meninggal dunia
"jika terjadi lonjakan pasien, seperti saat bencana atau wabah, kondisi ini sangat berbahaya," katanya.
desakan peningkatan kualitas layanan
pansus menekankan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan dan penambahan kapasitas fasilitas seperti ruang rawat inap dan icu harus menjadi prioritas pemerintah kabupaten oku timur.
"pemerintah tidak boleh membiarkan warga, terutama peserta kis, merasa diperlakukan secara tidak adil," tutup vindo. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKU EKPSRES 7 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan