Percepatan Pembangunan Jembatan Konektivitas

PALEMBANG— Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali ditunjukkan dalam Rapat Paripurna XI DPRD Sumsel, Senin (14/4/2025).

 Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian laporan hasil pembahasan dan penilaian panitia khusus (pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2024.

Dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, S.E., M.M., serta dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Sekda Provinsi Edward Candra, dan sejumlah kepala OPD, rapat berlangsung penuh semangat sinergi dan evaluasi konstruktif.

Dalam penyampaian laporan, masing-masing pansus menyampaikan catatan strategis. Salah satunya disampaikan oleh Aziz Ari Saputra, juru bicara Pansus I, yang menyoroti pentingnya penguatan pengelolaan aset daerah dan optimalisasi inventarisasi aset di setiap OPD.

BACA JUGA:DPRD Sumsel Sampaikan Rekomendasi Strategis atas LKPJ Gubernur 2024 di Rapat Paripurna XI

BACA JUGA:Terduga Kurir Sabu Diciduk di Pinggir Jalan

Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah kehilangan aset serta menjaga legalitas kepemilikan milik Pemprov.

Kami mengapresiasi transparansi Pemprov Sumsel, namun rekomendasi dari pansus ini hendaknya tidak sekadar dicatat, tapi benar-benar dijalankan untuk kebaikan bersama, ujar Ketua DPRD, Andie Dinialdie.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal dan mengawasi seluruh proses tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, demi mendorong pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.

Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang, yang hadir mewakili Gubernur, menyambut positif seluruh rekomendasi dari pansus DPRD. Menurutnya, masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

BACA JUGA:HUT ke-74 Persaja, Kejari OKU Tekankan Pegawai Hidup Sederhana

BACA JUGA:Umuk Ijazah

Kami menyambut semua rekomendasi dengan terbuka. Kolaborasi ini akan menjadi fondasi untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan Sumsel yang lebih maju, ungkap Cik Ujang.

Sebagai bentuk akuntabilitas, seluruh laporan pansus diserahkan secara tertulis kepada Pemprov Sumsel. Langkah ini menegaskan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Sumsel yang transparan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*