Bawaslu OKI Siap Hadapi Efisiensi Anggaran 2025

Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona, mengungkapkan, pihaknya akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dengan memprioritaskan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi-Photo: istimewa-Eris

OKI - Bawaslu OKI siap mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bawaslu RI sendiri telah melakukan penyesuaian anggaran sebesar 40 persen.

Ketua Bawaslu OKI, Romi Maradona, mengungkapkan, pihaknya akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dengan memprioritaskan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi. Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. di OKI," terangnya kemarin (15/2).

Pihaknya fokus pada optimalisasi sumber daya dan peningkatan kapasitas pengawasan melalui teknologi. Efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas pengawasan pemilu di tingkat daerah, katanya. 

BACA JUGA:Honorer Terancam Dirumahkan

BACA JUGA:Batal Konser di SUGBK, Dewa 19 Bakal Tampil di Midaz Senayan Golf

Ditambahkannya, mereka telah menyusun strategi untuk memastikan semua program pengawasan, termasuk pemantauan pelanggaran pemilu dan sosialisasi kepada masyarakat, tetap berjalan efektif. 

Di internal Bawaslu OKI, telah dibahas langkah-langkah konkret untuk mencapai efisiensi, antara lain dengan mengurangi belanja yang tidak mendesak, katanya.

Selain itu, meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait dan memanfaatkan platform digital untuk pelaporan dan pemantauan. 

Kami akan memastikan dengan anggaran yang ada, dapat digunakan untuk memberikan dampak maksimal bagi integritas pemilu di OKI, ujarnya.

BACA JUGA:Vitalia Comeback Rilis Single Lagu “Cinta Tak Berbatas”

BACA JUGA:Indra Sjafri Pesimis Timnas Indonesia U-20 Menang Atas Uzbekistan

Selain itu, Romi juga mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran pemilu melalui saluran digital yang disediakan Bawaslu. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, jelasnya.

Tag
Share