Survei Membuktikan Sumsel Rentan Pratik Korupsi

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Kamis , 13 Feb 2025 - 18:40

Para kepala daerah terpilih se-Sumatera Selatan (Sumsel), punya tugas berat pencegahan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK RI, hampir seluruh daerah kategori rentan praktik korupsi. -Photo: istimewa-Eris

PALEMBANG - Para kepala daerah terpilih se-Sumatera Selatan (Sumsel), punya tugas berat pencegahan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK RI, hampir seluruh daerah kategori rentan praktik korupsi. Hanya Kota Pagaralam dan Prabumulih, yang berstatus waspada.

Untuk Provinsi Sumsel sendiri, hasil SPI tahun 2024 berada di 60,63 poin. Masuk kategori rentan atau zona merah. Turun sebanyak 9,30 poin dibanding tahun 2023 lalu yang 69,93 poin. Untuk 17 daerah kabupaten/kota, Kabupaten Ogan Ilir terendah dengan 61,02 poin. Anjlok 11,12 poin dari 2023 lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun memfokuskan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. Melalui penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penetapan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2025-2026, secara hybrid yang diikuti seluruh kepala daerah melalui zoom meeting, Rabu (12/2).

"Beberapa fokus disampaikan, ada 15 rencana aksi yang akan diturunkan ke pemerintah daerah. Kami menunggu, biasanya akan ada tindaklanjut dari Tim Korsup (Koordinasi dan Supervisi KPK) yang untuk wilayah Sumsel, ujar Sekda Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH, usai zoom meeting, kemarin.

Terkait dengan pencegahan korupsi, Edward menjelaskan area-area yang masih menjadi fokus untuk pencegahan. Yaitu di area pengadaan barang dan jasa, perizinan, termasuk masalah pengisian jabatan, dan beberapa fokus lain yang perlu pembinaan. "Area lainnya juga termasuk BUMD, urainya.

Dalam pelaksanaan SPI 2024 lalu, melibatkan 641 instansi. Yakni, 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, serta 2 BUMN. Provinsi Sumsel, dari hasil SPI 2024 skornya di angka 60,63 poin. Sementara indeks rata-rata nasional 71,53 poin.

Dengan indeks SPI di angka 60,63 persen, artinya Provinsi Sumsel berada di kategori Rentan (zona merah) untuk terjadi praktik-pratik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ini yang kami minta jadi perhatian para OPD untuk dilakukan perbaikan," pungkas Edward.

Untuk diketahui, Provinsi Sumsel masih butuh 12,37 poin lagi hanya untuk bisa masuk kategori Waspada (zona kuning), dengan range poin 73-77,9. Sedangkan agar mencapai kategori terJAGA (zona hijau), indeks Provinsi Sumsel harus berada di range poin 78-100.

SPI 2024 adalah program KPK untuk mengidentifikasi kerawanan korupsi di berbagai instansi. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan integritas dan kualitas layanan publik.

Tujuan SPI 2024 untuk memetakan risiko korupsi di berbagai instansi, meningkatkan kesadaran risiko korupsi, memperbaiki sistem korupsi, memitigasi risiko korupsi, dan mendorong partisipasi publik dalam pencegahan korupsi.

survei membuktikan sumsel rentan pratik korupsi                            palembang - para kepala daerah terpilih se-sumatera selatan (sumsel), punya tugas berat pencegahan tindak pidana korupsi. berdasarkan hasil survei penilaian integritas (spi) dari kpk ri, hampir seluruh daerah kategori rentan praktik korupsi. hanya kota pagaralam dan prabumulih, yang berstatus waspada.  
untuk provinsi sumsel sendiri, hasil spi tahun 2024 berada di 60,63 poin. masuk kategori rentan atau zona merah. turun sebanyak 9,30 poin dibanding tahun 2023 lalu yang 69,93 poin. untuk 17 daerah kabupaten/kota, kabupaten ogan ilir terendah dengan 61,02 poin. anjlok 11,12 poin dari 2023 lalu.
komisi pemberantasan korupsi (kpk) pun memfokuskan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. melalui penandatangan surat keputusan bersama (skb) tentang penetapan aksi pencegahan korupsi tahun 2025-2026, secara hybrid yang diikuti seluruh kepala daerah melalui zoom meeting, rabu (12/2).
"beberapa fokus disampaikan, ada 15 rencana aksi yang akan diturunkan ke pemerintah daerah. kami menunggu, biasanya akan ada tindaklanjut dari tim korsup (koordinasi dan supervisi kpk) yang untuk wilayah sumsel, ujar sekda provinsi sumsel drs h edward candra mh, usai zoom meeting, kemarin.
baca juga:petugas spbu isi bbm ke jerigen didalam mobil memicu kritik publik
baca juga:atasi macet di lahat rancang langkah strategis
terkait dengan pencegahan korupsi, edward menjelaskan area-area yang masih menjadi fokus untuk pencegahan. yaitu di area pengadaan barang dan jasa, perizinan, termasuk masalah pengisian jabatan, dan beberapa fokus lain yang perlu pembinaan. "area lainnya juga termasuk bumd, urainya.
dalam pelaksanaan spi 2024 lalu, melibatkan 641 instansi. yakni, 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, serta 2 bumn. provinsi sumsel, dari hasil spi 2024 skornya di angka 60,63 poin. sementara indeks rata-rata nasional 71,53 poin.
dengan indeks spi di angka 60,63 persen, artinya provinsi sumsel berada di kategori rentan (zona merah) untuk terjadi praktik-pratik korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn). ini yang kami minta jadi perhatian para opd untuk dilakukan perbaikan," pungkas edward.
untuk diketahui, provinsi sumsel masih butuh 12,37 poin lagi hanya untuk bisa masuk kategori waspada (zona kuning), dengan range poin 73-77,9. sedangkan agar mencapai kategori terjaga (zona hijau), indeks provinsi sumsel harus berada di range poin 78-100.
baca juga:vadel ditetapkan tersangka dan ditahan
baca juga:sherina munaf resmi bercerai dari baskara mahendra
spi 2024 adalah program kpk untuk mengidentifikasi kerawanan korupsi di berbagai instansi. hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan integritas dan kualitas layanan publik. 
tujuan spi 2024 untuk memetakan risiko korupsi di berbagai instansi, meningkatkan kesadaran risiko korupsi, memperbaiki sistem korupsi, memitigasi risiko korupsi, dan mendorong partisipasi publik dalam pencegahan korupsi. 
dalam rilis resmi kpk belum lama ini, juru bicara kpk tessa mahardhika, menjelaskan dalam pelaksanaan spi 2024, kpk menggandeng badan pusat statistik (bps), dan badan riset inovasi nasional (brin) sebagai mitra untuk memastikan kualitas metodologi pelaksanaan survei. 
survei ini juga melibatkan lembaga survei, 40 perguruan tinggi negeri dan 1 perguruan tinggi keagamaan islam sebagai pelaksana computer-assisted personal interviewing (capi) dan riset kualitatif, serta pakar survei seperti konsultan, akademisi, dan cso.
baca juga:salah pecahkan rekor 30 tahun
baca juga:bayern munich sukses kalahkan celtic
peserta survei berasal dari 641 instansi yang tersebar di seluruh indonesia serta dua bumn. tercatat 843.017 responden mengisi kuesioner spi, dan 601.453 di antaranya diolah menjadi menjadi indeks spi.
kuesioner yang diolah tersebut berasal dari 390.754 responden internal, yaitu aparatur sipil negara (asn) dan non-asn yang telah menjabat minimal 1 tahun; 201.927 responden eksternal, yaitu pengguna layanan dari masyarakat, pengusaha dan vendor; serta 8.772 eksper dan pemangku kepentingan, yaitu bpk, bpkp, ombudsman, jurnalis; dan lain-lain.
dari hasil spi 2024, juga ditemukan bahwa penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa masih terjadi. dalam hal ini, responden melihat atau mendengar pegawai menerima pemberian dalam bentuk uang/barang/fasilitas dari pengguna layanan, seperti masyarakat atau pihak swasta dalam 1 tahun terakhir. 
selain itu, masih terjadi suap dan gratifikasi di 90 persen kementerian/lembaga dan 97 persen pemerintah daerah. temuan lainnya yang juga menjadi sorotan dalam spi 2024, adalah bahwa penyalahgunaan fasilitas dan anggaran kantor terjadi di seluruh klpd. 
baca juga:panduan aman & risiko puasa saat hamil muda
baca juga:5 jus baik untuk lambung yang terasa perih
responden internal juga menyatakan, terdapat gratifikasi dalam promosi atau mutasi jabatan yang terjadi di seluruh klpd. hasil spi 2024 diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi k/l dan pemerintah daerah dalam memitigasi risiko korupsi, tetapi juga untuk memulai dan mendorong partisipasi publik secara langsung dalam pencegahan korupsi. 
dengan demikian, hasil spi dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan, untuk menciptakan pemerintahan dan masyarakat yang bebas dari korupsi.
untuk melihat hasil seluruh peserta spi 2024, selahkan cek melalui https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi, imbaunya kepada sumatera ekspres, rabu (12/2).
dari penelusuran sumatera ekspres, pemerintah kota pagaralam meraih 75,31 poin dari hasil spi 2024. skornya naik 7,23 poin, dari tahun sebelumnya. pemerintah kota pagaralam saat ini berada dalam kategori waspada. tinggal butuh 2,69 poin untuk masuk ke kategori terjaga. 
baca juga:cara menebalkan rambut bayi secara alami dan efektif
baca juga:manfaat telur ikan untuk tumbuh kembang anak
pemerintah kota pagaralam, meraih skor tertinggi untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota di sumsel. bersama pemerintah kota prabumulih yang meraih 74,59 poin, menjadikannya 2 daerah yang hanya berada di zona kuning, kategori waspada.