Pemprov Sumsel Kurangi Perjalanan Dinas hingga 50 Persen

Reporter: Tina |

Editor: Gus Munir |

Minggu , 12 Jan 2025 - 23:45

Iustrasi perjalanan dinas PNS di Pemprov Sumsel bakal dikurangi hingga 50 persen. (Iustrasi perjalanan dinas PNS di Pemprov Sumsel bakal dikurangi hingga 50 persen. -Foto: istimewa-Tina

pemprov sumsel kurangi perjalanan dinas hingga 50 persen                            palembang - pemerintah provinsi (pemprov) sumatera selatan (sumsel) menargetkan pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen pada tahun ini. 
penjabat (pj) gubernur sumsel, elen setiadi, menyampaikan bahwa langkah ini sesuai dengan arahan presiden ri, prabowo subianto, yang meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan menyisir kembali pengeluaran untuk perjalanan dinas.
"dengan mempertimbangkan kondisi apbd saat ini, sesuai arahan bapak presiden, kami diminta untuk meninjau ulang perjalanan dinas. perjalanan yang kurang penting akan kami hentikan atau kurangi terlebih dahulu. anggaran yang dihemat ini nantinya akan dialihkan ke program yang lebih produktif," ujar elen, minggu, 12 januari 2025.
elen menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengkaji kebutuhan perjalanan dinas di setiap organisasi perangkat daerah (opd) dan sekretariat daerah (setda). 
baca juga:sambut masa transisi, bentuk tim transisi gercep hdcu
baca juga:usulan kuota pupuk subsidi 2025 meningkat
“kami berharap dalam waktu dekat sudah ada gambaran persentase penghematan dari perjalanan dinas di berbagai opd. dana yang dihemat nantinya akan digunakan untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” lanjutnya.
ia juga mengungkapkan bahwa selama ini anggaran perjalanan dinas yang dialokasikan umumnya habis digunakan sesuai rencana. 
"pengeluaran memang sesuai rencana, tetapi kami tetap optimis bahwa penghematan hingga 50 persen bisa dilakukan, meskipun akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing opd," tambah elen.
namun, elen menekankan bahwa beberapa opd masih memerlukan alokasi perjalanan dinas yang tinggi karena sifat tugasnya. meski begitu, anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung kegiatan yang lebih bermanfaat. 
baca juga:pelantikan kepala daerah digelar pertenggahan maret
baca juga:rayakan kemenangan pasangan muri di pilkada oki, gelar lomba bidar
"tidak semua kegiatan harus dilakukan melalui perjalanan dinas, ada cara lain untuk memaksimalkan anggaran tersebut," tutupnya.
sementara itu, direktur jenderal anggaran kementerian keuangan (kemenkeu), isa rachmatarwata, menyebut bahwa pemerintah berhasil menghemat rp3,6 triliun berkat arahan presiden prabowo untuk mengurangi perjalanan dinas dan seminar. 
"arahan presiden terkait penghematan perjalanan dinas, paket pertemuan, dan lainnya telah mencatat penghematan sebesar rp3,6 triliun," ungkap isa.
sepanjang 2024, kemenkeu mencatat sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) mencapai rp45,4 triliun. 
baca juga:periksa fisik dan penjaringan kesehatan pasca libur akhir tahun
baca juga:segera perbaiki jembatan dan gorong-gorong longsor
namun, penggunaan anggaran tersebut masih menunggu hasil audit dari badan pemeriksa keuangan (bpk). "anggaran sebesar rp45,4 triliun baru dapat digunakan setelah proses audit selesai," jelasnya.
sejak dilantik pada 20 oktober 2024, presiden prabowo subianto telah meminta pengelolaan apbn dilakukan secara efisien. 
ia menginstruksikan agar kegiatan seremonial, seminar, konferensi, dan perjalanan luar negeri diminimalkan. 
"saya minta menteri keuangan, para menko, dan seluruh menteri untuk mempelajari ulang alokasi apbn, mengevaluasi dipa secara rinci, dan mengurangi kegiatan yang tidak esensial seperti seminar dan perjalanan dinas luar negeri," tegas prabowo.
baca juga:selaraskan serapan anggaran dan hasil kerja
baca juga:pdam tirta raja bebaskan denda tunggakan 
sebagai tindak lanjut, kementerian sekretariat negara (kemensetneg) mengeluarkan aturan terkait perjalanan dinas luar negeri untuk seluruh instansi pemerintahan. 
aturan ini diterbitkan pada 23 desember 2024 dan ditandatangani oleh menteri sekretaris negara, prasetyo hadi. 
"sesuai arahan presiden dalam sidang kabinet tanggal 23 oktober 2024 dan 6 november 2024, seluruh pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi diminta melakukan penghematan perjalanan dinas luar negeri (pdln)," bunyi keputusan tersebut. (*)