Persoalan Aset Asrama Haji Bakal Rampung 2025

PALEMBANG - Persoalan aset Asrama Haji antara TNI Angkatan Udara (Lanud SMH Palembang) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dipastikan rampung sepenuhnya pada tahun 2025.

Komitmen ini ditegaskan oleh TNI AU dan Pemprov Sumsel saat kunjungan Panglima Komando Operasi Udara 1, Marsda TNI Mohammad Nurdin, yang secara langsung memantau Asrama Haji pada Sabtu, 23 November 2024.

Marsda TNI Mohammad Nurdin menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata sekaligus menyelesaikan permasalahan terkait aset yang selama ini belum tuntas.

"Syukurlah, kini telah ditemukan solusi yang konkret. Hal ini mencerminkan komitmen kuat antara Pemprov Sumsel dan TNI AU untuk memaksimalkan manfaat aset ini bagi masyarakat," ujar Nurdin.

BACA JUGA:Resep Onde-Onde Pasar yang Bisa Dibuat di Rumah Dengan Sempurna

BACA JUGA:PT MMKSI Remi Luncurkan Varian Terbaru, Mitsubishi Xforce Ultimate DS, Cek Spesifikasinya !

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, mengungkapkan bahwa kehadiran panglima bertujuan untuk menyelesaikan persoalan lama terkait aset Asrama Haji yang sebelumnya milik TNI AU dan kemudian diserahkan kepada Pemprov.

Sebagai bagian dari penyelesaian, Pemprov Sumsel akan menyerahkan 39 unit rumah kepada Lanud SMH Palembang setelah dilakukan renovasi sesuai standar. 

"Penyerahan ini akan dilaksanakan setelah renovasi selesai, dengan target pada tahun 2025," kata Elen.

Setelah seluruh permasalahan aset ini terselesaikan, Pemprov Sumsel berencana mengembangkan Asrama Haji lebih lanjut melalui pengelolaan oleh BUMD, yaitu PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.

BACA JUGA:Gunung Dempo Alami Erupsi, Semburkan Abu Setinggi 200 Meter di Atas Puncak

BACA JUGA:Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga 3 Bahan Pokok Ini Diprediksi Alami Kenaikan

Direktur Utama PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang, Sholahuddin, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik penyelesaian masalah ini. 

Sholahuddin menjelaskan bahwa pengembangan kios dan rencana pembangunan hotel syariah sempat terhambat akibat konflik kepemilikan.