BATURAJA – Sebanyak 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terpilih untuk periode 2024-2029 resmi dilantik di Gedung DPRD OKU, Jumat, 16 Juli 2024.
Pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan.
Momentum ini menjadi langkah awal bagi anggota DPRD OKU terpilih untuk memulai tugas mereka dalam menjalankan amanah rakyat.
Acara pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna sidang pertama masa persidangan, menandai dimulainya babak baru dalam pemerintahan daerah.
BACA JUGA:Meresahkan, Buaya Muara Sepanjang 2,36 Meter Ditangkap
BACA JUGA:Bus Bukan
Pelaksanaan tersebut berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat.
Setelah Pengucapan sumpah dan janji oleh Ketua Pengadilan Negeri, diumumkan langsung Ketua DPRD OKU sementara berdasarkan Keputusan Sekretariat Dewan OKU yakni Yudi Purna Nugraha, S.H.
Ketua DPRD OKU periode 2019-2024, Ir Marjito, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota baru, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
"Alhamdulillah, kami anggota dewan periode sebelumnya telah banyak berbuat untuk kepentingan masyarakat OKU. Dengan begitu, tugas ini tetap harus menjadi komitmen anggota DPRD terpilih untuk segera merealisasikan yang tertunda," ungkapnya.
BACA JUGA:Manfaatkan Pekarangan, Tanam Sawi Mampu Bantu Penuhi Kebutuhan Dapur
BACA JUGA:Hari Pertama Kerja, Pj Bupati OKU Sambangi Forkopimda
Yudi Purna Nugraha SH, yang menjabat sebagai Ketua DPRD OKU sementara periode 2024-2029, mengucapkan selamat kepada para anggota terpilih dan mengingatkan pentingnya tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
"Selamat bekerja dan bisa mengemban amanah dengan baik sebagai wakil rakyat terpilih periode 2024-2029," ujar Yudi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD OKU periode 2019-2024.
Pj Bupati OKU, Muhammad Iqbal Alisyahbana, menyampaikan harapannya agar anggota legislatif dan eksekutif dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan kepentingan masyarakat OKU.