Ganjar Gelisah Polemik Pelanggaran

Sabtu 11 Nov 2023 - 17:25 WIB
Reporter : Admin
Editor : Admin

JAKARTA_ Bacapres PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menanggapi polemik pelanggaran etik yang melibatkan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman.

Ganjar mengaku tercenung memantau perkembangan akhir-akhir ini tentang kondisi politik setelah putusan hasil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Ganjar mengatakan, dirinya mencoba diam sejenak dan merenungkan Bangsa ini ke depan.

Ia juga turut mencermati kata demi kata dan kalimat dari kalimat putusan itu yang menjadi pertimbangan dan dasar Majelis Kehormatan MK.

Setelah itu, Ganjar mengaku gelisah dan terusik dengan keputusan yang telah disahkan oleh MK tersebut. Menurutnya, dengan adanya keputusan tersebut terlihat jika demokrasi dan keadilan di Indonesia ingin dihancurkan.

BACA JUGA:Israel Hantam RS Indonesia di Gaza

"Saya berbicara sebagai bagian dari warga, sebagai bagian dari rakyat yang ikut gelisah, melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan," kata Ganjar dikutip akun Instagram @ganjarpranowo, Sabtu, 11 November 2023.

Ia pun mengaku bingung mengapa putusan dari sebuah protes dengan pelanggaran etik berat itu bisa lolos begitu saja.

Ganjar pun mempertanyakan mengapa putusan tersebut masih dijadikan landasan hukum dalam bernegara. Menurutnya, hal itu seperti cahaya yang menyilaukan dan menyakitkan mata.

"Mengapa keputusan dengan masalah etik, di mana etik menjadi landasan dari hukum, masih dijadikan rujukan dalam kita bernegara. Mengapa hukum tampak begitu menyilaukan dan menyakitkan mata sehingga kita rakyat sulit sekali memahami cahayanya," ujarnya.

BACA JUGA:Umat Muslim Wajib Dukung Perjuangan Palestina

Sanksi yang diberikan oleh MKMK, kata Ganjar, bukti bahwa MK masih menjunjung tinggi ruh demokrasi.

Oleh karena itu, Ganjar berharap masa depan Indonesia dapat dibangun dengan fondasi yang berdasar nilai-nilai luhur bangsa tanpa tendensi apapun yang mencederai demokrasi dan keadilan.

"Kita generasi yang ada saat ini punya tanggung jawab sejarah apakah kita akan mengorbankan sejarah panjang Indonesia ke depan, jawaban saya tidak. Kita akan memastikan sejarah yang terang memastikan demokrasi dan keadilan sampai selamanya," tuturnya.

BACA JUGA:PDIP Masih Unggul

Kategori :

Terkait

Jumat 20 Sep 2024 - 18:14 WIB

Bonita Sufiati

Kamis 19 Sep 2024 - 20:56 WIB

Arus Kuat

Kamis 19 Sep 2024 - 20:44 WIB

AHY Lantik 327 Pejabat ATR/BPN