Oleh: Dahlan Iskan
OKU EKSPRES.COM - Kini seharusnya saya bertanya kepada para direktur bank pemerintah. Juga bank swasta: "maukah bank Anda melakukan langkah yang seirama dengan semangat Presiden Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi delapan persen?".
Saya sudah bisa menduga jawaban Anda: "bersedia".
Tapi saya juga sudah menduga: jawaban seperti itu belum tentu tulus. Itu jawaban politis diplomatis. Jawaban di hati kecil Anda akan sangat berbeda. Berkisar antara ''wait and see dulu'' sampai ''emangnya pemerintah bisa lakukan apa kalau bank kami mengalami kesulitan''.
Para direksi bank itu sebenarnya sudah tahu apa keinginan menteri keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa: mesin ekonomi swasta harus hidup. Peran pemerintah itu kecil sekali: hanya 10 persen.
BACA JUGA:Disway Malang
BACA JUGA:Event Disway Mancing 2024, Wartawan TVRI Raih Juara 1
Itu berarti bank harus lebih banyak menyalurkan kredit ke dunia usaha.
Menkeu Sri Mulyani sebenarnya juga sudah tahu itu. Dia sudah mengingatkan. "Jangan sampai terjadi crowding out," katanya beberapa kali.
Sri Mulyani adalah menteri keuangan yang sejati: pelit bicara. Maka dia tidak merinci apa yang dia maksud dengan ''crowding out''. Dia tidak mau menuding siapa saja pelakunya.
Maka saya yang mencoba menduga-duga. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang praktis dimonopoli oleh BUMN.
Begitu besar kredit bank yang mengalir ke sana. Secara tidak langsung itu mematikan swasta. ''Jatah'' kredit yang seharusnya ke dunia usaha habis mengalir ke sana. ''Alokasi'' kredit untuk swasta termakan BUMN.
BACA JUGA:260 Disway
BACA JUGA:Disway Network dan B Universe Jalin Kemitraan
Apalagi ketika hasil proyek itu tidak mencapai proyeksi. Pengembalian kredit pun seret. Angka NPL pun tinggi. Bank kian ketakutan: kalau masih mengalirkan lebih banyak kredit ke swasta akan menambah kredit macet.