Kalau iya, maka seperti akan terbentuk "kementerian" BUMN yang besar --yang besarnya jauh melebihi kementerian "sisa" BUMN yang ditinggalkan.
Yang lain lagi: apakah Danantara juga akan menjadi kuasa pemilik tujuh raksasa tersebut?
Kalau "ya" berarti harus jadi penentu dalam setiap RUPS mereka. Juga akan jadi penentu direksi dan komisaris mereka.
Praktis akan terbentuk "kementerian" BUMN yang baru. Maka problem BUMN yang lama juga akan pindah ke "kementerian" BUMN yang baru.
BACA JUGA:Turunkan Angka Cacingan, Bagikan Obat Cacing Kepada Siswa
BACA JUGA:Tuntut Tak Hanya Fokus pada Sarana dan Prasarana Pedidikan
Kalau tujuan mengambil mereka hanya untuk jadi "kendaraan" penggalang dana bagaimana bisa tanpa memilikinya.
Sebenarnya mereka sendiri sangat memerlukan dana untuk pengembangan internal diri mereka. Belum tentu mereka masih punya leverage yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber penggalangan dana pembangunan.
Beberapa perusahaan dari tujuh raksasa itu rasanya sudah tidak punya ruang leverage lagi. Ruang itu sudah habis terpakai untuk kebutuhan pengembangan mereka sendiri.
Tapi Prof Burhanuddin Abdullah dan Muliaman adalah ahli keuangan. Mungkin keduanya masih melihat ruang leverage yang bisa dimanfaatkan tanpa mengganggu leverage yang dibutuhkan internal mereka sendiri.
BACA JUGA:Imbau ASN Kembangkan Kompetensi dan Tingkatkan Kualitas
BACA JUGA:Aurelie Moeremans Alami Gegar Otak dan Serangan Panik
Rasanya penundaan peresmiannya di bulan Januari masih akan ditunda lagi ke bulan Februari. Atau Maret. Atau April. Atau sampai akhir masa jabatan presiden.(Dahlan Iskan)