Pemerintah Sepakat Wakil Menteri Dihapus

JAKARTA- Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sepakat dengan usulan DPR RI yang menghapus penjelasan pasal 10 pada UU Nomor 39 Tahun 2008.

Adapun bunyi Pasal 10 UU Nomor 39 tahun 2008 yaitu: bahwa Presiden dapat mengangkat wakil menteri jika ada beban kerja yang memerlukan penanganan khusus. 

"Pemerintah mencatat 2 substansi utama perubahan UU kementerian negara yaitu pertama, penghapusan penjelasan pasal 10, perubahan yang mengatur wakil menteri," kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas saat rapat bersama Baleg DPR RI, Senin, 9 September 2024.

Adapun substansi yang kedua yaitu pemerintah sepakat adanya perubahan Pasal 15 yang mengatur mengenai batasan jumlah kementerian.

BACA JUGA:ExtraJoss Resmi Jadi Sponsor Timnas Indonesia Menuju Piala Dunia 2026

BACA JUGA:Marc Marquez Kembali Menang di MotoGP Misano 2024

"DPR RI menyampaikan usulan perubahan pasal 15 UU Kementerian Negara yang semula berbunyi 'jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud pada pasal 12, pasal 13, pasal 14 paling banyak 34' menjadi 'seluruh kementerian sebagaimana dimaksud Pasal 12, Pasal 13, dan 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan," lanjutnya.

Pemerintah telah memberikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kementerian Negara yang terdiri dari atas 30 DIM di antaranya 23 DIM tetap, 4 Dim Dengan perubahan substansi dan 3 DIM perubahan redaksional.

Anas mengatakan sejumlah DIM itu telah dikonsultasikan bersama masyarakat dan akademisi.

"Sehubungan dengan usulan tersebut, pemerintah telah melakukan penyusunan dan pembahasan daftar inventaris masalah atau DIM RUU Kementerian Negara selain itu pemerintah juga telah melakukan konsultasi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memperoleh masukan," imbuhnya.*

BACA JUGA:Roberto Mancini Akui Kehebatan Taktik Shin Tae-yong

BACA JUGA:Penyanyi Puput Novel Berpulang di Usia 50 Tahun