Kementerian ATR/BPN dan Mahkamah Agung Sertifikasi Hakim

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Minggu , 28 Jul 2024 - 07:12

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Mahkamah Agung (MA) menyepakati kerja sama untuk melakukan sertifikasi hakim yang khusus menangani kasus-kasus pertanahan guna menegakkan keadilan hingga tuntas.-Photo ist-Eris

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Mahkamah Agung (MA) menyepakati kerja sama untuk melakukan sertifikasi hakim yang khusus menangani kasus-kasus pertanahan guna menegakkan keadilan hingga tuntas.

Kami sepakat akan segera merealisasikan kerja sama dalam bentuk sertifikasi. Sertifikasi bagi hakim-hakim yang khusus dipersiapkan untuk menangani kasus-kasus pertanahan. Ini penting sekali karena spesifik, isunya spesifik, ilmu dan pengalamannya juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, modul-modul sedang dirumuskan dengan baik, ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai diterima Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin, di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta pada Senin (22/07/2024).

Menurut Menteri AHY, konflik dan sengketa yang terjadi seringkali diperkeruh dengan adanya perbedaan persepsi dan definisi. Inilah yang mendasari kesepakatan Menteri AHY dan Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin, bahwa pihak yang menangani konflik pertanahan harus tersertifikasi.

Ke depan, rencananya akan diselenggarakan workshop untuk diklat dan studi kasus terkait isu-isu pertanahan. Mudah-mudahan ini akan menyelesaikan banyak masalah dan pada akhirnya tidak ada yang menjadi korban karena tidak diperlakukan secara adil, dan sebaliknya kita benar-benar bisa menuntaskan segala sengketa dan isu pertanahan, tutur Menteri AHY.

Lebih lanjut, Menteri AHY menyampaikan, Kami bermohon tentunya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan jajaran termasuk yang ada di pusat dan daerah. Kita ingin agar penanganan sengketa dan konflik pertanahan ini benar-benar di back up penuh oleh sistem peradilan yang juga prudent, transparan, akuntabel, dan adil, ujarnya.

Dalam kunjungan ini, Menteri AHY didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.(Ril)

kementerian atr/bpn dan mahkamah agung sertifikasi hakim                             jakarta - kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) dan mahkamah agung (ma) menyepakati kerja sama untuk melakukan sertifikasi hakim yang khusus menangani kasus-kasus pertanahan guna menegakkan keadilan hingga tuntas.
kami sepakat akan segera merealisasikan kerja sama dalam bentuk sertifikasi. sertifikasi bagi hakim-hakim yang khusus dipersiapkan untuk menangani kasus-kasus pertanahan. ini penting sekali karena spesifik, isunya spesifik, ilmu dan pengalamannya juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. oleh karena itu, modul-modul sedang dirumuskan dengan baik, ungkap menteri atr/kepala bpn, agus harimurti yudhoyono (ahy) usai diterima ketua mahkamah agung, m. syarifuddin, di gedung mahkamah agung, jakarta pada senin (22/07/2024).
menurut menteri ahy, konflik dan sengketa yang terjadi seringkali diperkeruh dengan adanya perbedaan persepsi dan definisi. inilah yang mendasari kesepakatan menteri ahy dan ketua mahkamah agung, m. syarifuddin, bahwa pihak yang menangani konflik pertanahan harus tersertifikasi.
ke depan, rencananya akan diselenggarakan workshop untuk diklat dan studi kasus terkait isu-isu pertanahan. mudah-mudahan ini akan menyelesaikan banyak masalah dan pada akhirnya tidak ada yang menjadi korban karena tidak diperlakukan secara adil, dan sebaliknya kita benar-benar bisa menuntaskan segala sengketa dan isu pertanahan, tutur menteri ahy.
baca juga:berharap pemerintah desa terus perhatikan kesejahteraan warganya
baca juga:edward sagala siap maju dalam musda knpi oku timur
lebih lanjut, menteri ahy menyampaikan, kami bermohon tentunya kepada yang mulia ketua mahkamah agung dan jajaran termasuk yang ada di pusat dan daerah. kita ingin agar penanganan sengketa dan konflik pertanahan ini benar-benar di back up penuh oleh sistem peradilan yang juga prudent, transparan, akuntabel, dan adil, ujarnya.
dalam kunjungan ini, menteri ahy didampingi oleh wakil menteri atr/wakil kepala bpn, raja juli antoni, beserta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian atr/bpn.(ril)
baca juga:ratusan warga berharap tingkatkan jaringan seluler
baca juga:laksanakan salat dhuha sebelum memulai kegiatan belajar

Tag

Share