Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Sabtu , 01 Jun 2024 - 10:34

Presiden Jokowi resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.-Photo ist-Eris

JAKARTA- Presiden Jokowi resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Adapun salah satunya yaitu mengatur organisasi masyarakat (ormas) dan keagamaan diperbolehkan untuk mengelola tambang.

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK (wilayah izin usaha pertambangan khusus) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," bunyi pasal 83A ayat (1) dikutip, Jumat, 31 Mei 2024.

Kemudian WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

BACA JUGA:Harga Bahan Pangan Tak Stabil

Kemudian pada Pasal 83 ayat 3 dijelaskan bahwa IUPK dan atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha tidak dapat dipindahtangankan dan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri.

Kemudian disebutkan bahwa kepemilikan saham ormas maupun organisasi keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.

"Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya," bunyi Pasal 83 ayat (5).

Penawaran WIUPK dalam Pasal 83 ayat (5) dijelaskan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

ormas keagamaan boleh kelola tambang                            jakarta- presiden jokowi resmi meneken peraturan pemerintah (pp) nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas pp nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
adapun salah satunya yaitu mengatur organisasi masyarakat (ormas) dan keagamaan diperbolehkan untuk mengelola tambang.
"dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, wiupk (wilayah izin usaha pertambangan khusus) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," bunyi pasal 83a ayat (1) dikutip, jumat, 31 mei 2024.
kemudian wiupk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wilayah eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (pkp2b).
baca juga:enggan beli gas elpiji 3 kg pakai ktp
baca juga:harga bahan pangan tak stabil
kemudian pada pasal 83 ayat 3 dijelaskan bahwa iupk dan atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha tidak dapat dipindahtangankan dan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri.
kemudian disebutkan bahwa kepemilikan saham ormas maupun organisasi keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.
"badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang pkp2b sebelumnya dan i atau afiliasinya," bunyi pasal 83 ayat (5).
penawaran wiupk dalam pasal 83 ayat (5) dijelaskan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak peraturan pemerintah ini berlaku.
baca juga:jemaah haji kloter 14 diminta kompak
baca juga:sindir plagiat skripsi kian memanas

Tag

Share