Sejak 1989 Menanti akhirnya Kantongi Sertipikat HGB

Jakarta — Kebahagiaan terpancar di wajah Hasyim (66), warga Kampung Nelayan Komplek Bermis RW 11, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. 

Setelah menanti hampir 35 tahun sejak tahun 1989, ia akhirnya menerima Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) yang diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pada Minggu (16/2/2025).

Bahagia, sangat-sangat gembira karena harapan kita puluhan tahun tinggal di sini baru dapat hak legalitas, ujar Hasyim dengan mata berbinar.

Sejak direlokasi ke Kampung Nelayan pada 1989, warga setempat belum mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Kini, skema HGB di atas HPL menjadi solusi konkret yang telah lama dinantikan.

BACA JUGA:Penerima Amnesti Direvisi Jadi 19 Ribu Napi

BACA JUGA:Kadin PUPR dan Kabag Humas DPRD di Banyuasin Jadi Tersangka

Menurut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra, dari total 687 bidang tanah di atas HPL No. 54/Jakarta Utara, sebanyak 587 bidang telah terukur, sementara 100 bidang lainnya masih dalam proses pengukuran.

Menteri Nusron Wahid menegaskan bahwa kebijakan ini memberikan kepastian hukum kepada warga tanpa mengurangi aset pemerintah.

Negara tetap melindungi warganya dengan memberikan sertipikat, tetapi aset kekayaan pemerintah provinsi tetap utuh, jelasnya.

Hasyim berharap seluruh warga Kampung Nelayan yang belum mendapatkan sertipikat dapat segera menyelesaikan proses pengurusan.

BACA JUGA:Perketat Pengawasan LPG 3 Kg

BACA JUGA:Nakes Terima Pembayaran TPP Perdana

Harapannya ke depan, teman-teman yang belum ngurus, segera ngurus sama-sama. Semoga dipermudah urusannya, katanya.

Penyerahan sertipikat ini juga dihadiri oleh pejabat dari Kementerian ATR/BPN, Pemprov DKI Jakarta, serta perangkat daerah setempat, yang menunjukkan komitmen bersama dalam menyelesaikan persoalan pertanahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.*