Zonasi PPDB Ditinjau Ulang

JAKARTA - Analis Fungsional Utama Bidang Pendidikan Provinsi Sumsel, Drs Riza Pahlevi MM menilai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu ditinjau ulang terutama sistem zonasi karena tidak semua kondisi daerah sama.

Menurutnya Pemerintah Pusat tidak perlu mencampuri secara detail sistem PPDB setiap daerah. 

PPDB sebaiknya diserahkan kepada otonomi pendidikan. Kalau mau diatur tidak perlu diotonomikan lagi, tapi kembalikan ke pusat lagi seperti zaman dahulu.

Namun, jika masih kebijakan sama seperti menteri terdahulu, Pemerintah harus penuhi 8 standar pendidikan sehingga tidak ada orang "gontok-gontokan" soal zonasi, mutasi, afirmasi, prestasi yang disinyalir banyak pemalsuan dokumen," terangnya. 

BACA JUGA:Resep Bolu Pisang Kukus, Lembut, Sehat, dan Mudah Dibuat di Rumah

BACA JUGA:Resep Bolu Gulung Mini, Manis, Lembut, dan Mudah Dibuat

Selain itu, lanjut Riza, implementasi Kurikulum Merdeka hendaknya lebih ramping dan minimalis. "Struktur kurikulum yang terlalu besar atau terlalu gemuk akan menjadi beban yang sangat berat bagi peserta didik, sehingga mereka kurang mampu mengembangkan bakat dan minatnya karena terbatasnya waktu kegiatan belajar mengajar (KBM) akibat struktur kurikulum yang terlalu padat," ujarnya lagi. 

Selain itu, kurikulum mata pelajaran yang dipelajari hendaknya adalah mata pelajaran yang benar-benar menjadi prasyarat studi lebih lanjut dan benar-benar menyongsong peserta didik hidup di masa mendatang.

"Mata pelajaran yang tidak penting dapat dipelajari secara mandiri terstruktur sehingga tak terlalu menyita waktu KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)," jelasnya.

Penting juga memberikan substansi kurikulum tentang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi dalam prosi waktu yang lebih banyak. "Karena akan menjadi basis keilmuan global secara internasional," terangnya. 

BACA JUGA:Resep Cireng Ayam Pedas, Gurihnya Bikin Nagih

BACA JUGA:Oseng Cumi Asin, Ide Bisnis Kuliner Modal Kecil, Untung Besar

Muatan kurikulum tentang Pendidikan Keagamaan, Budi Pekerti, Pendidikan Moral atau pembangunan akhlaqul karimah bagi peserta didik sebagai pelajaran wajib melalui kegiatan tatap muka.

"Penguatan karakter melalui muatan kurikulum tersebut adalah suatu keniscayaan karena fakta-fakta tentang rapuhnya karakter peserta didik yang sangat dominan akhir-akhir ini," ucapnya.