Dewan Desak BupatI Segera Selesaikan Masalah PDAM

Reporter: Kholid |

Editor: Gus Munir |

Kamis , 27 Jun 2024 - 22:06

Ketua DPRD OKU Timur, H Beni Defison SIP MM. -Foto: Kholid/Sumeks-Kholid

dewan desak bupati segera selesaikan masalah pdam                            martapura - masalah yang terjadi pada badan usaha milik daerah (bumd) pdam way komering oku timur menjadi sorotan khusus dalam rapat paripurna dprd oku timur. 
dewan meminta bupati oku timur untuk segera menyelesaikan masalah di pdam way komering, seperti yang diungkapkan dalam rapat paripurna dprd oku timur pada kamis, 27 juni 2024. 
rapat tersebut membahas dan meneliti reperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd oku timur tahun 2023.
ketua dprd oku timur, h beni defison sip mm, menekankan bahwa salah satu catatan penting dalam rapat paripurna masa sidang iii tahun 2024 adalah mengenai pdam way komering. 
baca juga:resap aspirasi masyarakat lewat pamor
baca juga:sahkan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd oku timur 2023 jadi perda
beni menyebutkan bahwa masalah internal seperti gaji pegawai yang belum dibayar menjadi isu yang terus muncul. 
selain itu, banyak laporan mengenai pelayanan masyarakat, terutama penyaluran air bersih yang sering mengalami gangguan.
"karena itu, kami meminta bupati segera menyelesaikan masalah di pdam way komering," ujar beni defison pada kamis, 27 juni 2024. 
menurutnya, masalah ini dipicu oleh aspek teknis dalam pengelolaan perusahaan tersebut. 
baca juga:perpanjang masa jabatan 300 kades di oku timur
baca juga:janji bisa tarik barang antik senilai rp2,5 miliar, joko ditangkap
oleh karena itu, beni menekankan bahwa bupati dan pihak terkait harus mengambil keputusan yang memberikan solusi terhadap permasalahan di pdam.
bupati oku timur, ir h lanosin mt, menjelaskan bahwa memang ada tuntutan gaji dari karyawan pdam way komering kepada manajemen. 
pemerintah kabupaten oku timur telah menyiapkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini, namun harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
"prosesnya harus akuntabel. jika ada penambahan subsidi nantinya, tidak akan menjadi masalah di kemudian hari," katanya.
baca juga:polres oku tanam pohon hingga salurkan beasiswa 
baca juga:sungai khawai meluap puluhan rumah kebanjiran
lanosin menambahkan bahwa sebelumnya telah diadakan rapat untuk mencari tahu masalah dan kendala yang ada. 
"saya berharap karyawan dan manajemen pdam dapat saling memahami dan menyelesaikan masalah di pdam way komering," tambahnya. 
lebih lanjut, lanosin menjelaskan bahwa pemkab oku timur memberikan subsidi tahunan kepada pdam way komering, bahkan sejak kabupaten oku timur berdiri.
"pdam way komering telah menerima subsidi sebesar rp 1,2 miliar dari pemkab oku timur. sepertinya mereka menginginkan penambahan subsidi," ujarnya. 
baca juga:jalan umur
baca juga:jemaah haji indonesia pilih tak bawa oleh-oleh, takut 'dibuang'
namun, ia menekankan bahwa penambahan subsidi harus prosedural dan melalui kajian lembaga khusus untuk menentukan besaran yang sesuai.
perusahaan daerah air minum (pdam) way komering saat ini mengalami kesulitan dana. pendapatan dan subsidi dari pemerintah daerah tidak cukup untuk operasional dan gaji karyawan. 
bahkan, karyawan pdam way komering sudah 9-10 bulan belum menerima gaji, termasuk tagihan listrik yang menunggak. 
akibatnya, para karyawan melakukan protes dengan menempelkan karton berisi pesan protes di pagar kantor pdam di tanjung kemala, kecamatan martapura, kabupaten oku timur pada selasa, 4 juni 2024.
baca juga:rumah wartawan diduga dibakar otk, penghuni tewas
baca juga:indonesia tuan rumah pertemuan 8 operator kai asean 44th
menanggapi masalah ini, direktur pdam way komering, joko supriyatno, menyatakan bahwa akan ada penyelesaian jangka pendek dan jangka menengah. 
dia mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat dengan bupati oku timur, dprd, dan opd terkait pada senin, 3 juni 2024.
hasil rapat tersebut menghasilkan beberapa opsi penyelesaian masalah pdam way komering.
penyelesaian jangka pendek melibatkan pencairan sisa subsidi dari pemerintah daerah yang akan segera digunakan untuk membayar gaji karyawan secara bertahap. 
baca juga:arena sabung ayam beromzet jutaan digerebek polisi
baca juga:kakanwil bpn sumsel kunjungi bpn pali
sementara itu, penyelesaian jangka menengah melibatkan penghitungan ulang subsidi yang akan melibatkan bpkp. 
"subsidi saat ini masih berdasarkan aturan tahun 2012, yang sudah tidak sesuai lagi," tambahnya.
dia menjelaskan bahwa beban listrik untuk operasional produksi mencapai rp 150 juta per bulan, sementara subsidi hanya rp 100 juta per bulan. 
"pendapatan hanya cukup untuk biaya perbaikan dan gaji karyawan. jika masih mengandalkan subsidi lama, tentu pdam akan mengalami kesulitan," pungkasnya. (*)
baca juga:larang asn bermain judi online
baca juga:citra kirana drop dan dilarikan ke rumah sakit saat lakukan ibadah haji

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 28 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan