Strategi Masalah Pembebasan 2.086 Hektar Tanah di IKN

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Jumat , 07 Jun 2024 - 20:59

Putra SBY itu mengatakan, sebanyak 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam status bermasalah. -Photo ist-Eris

strategi masalah pembebasan 2.086 hektar tanah di ikn                            jakarta- menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (atr/bpn), agus harimurti yudhoyono (ahy) siap mengatasi lahan di ikn yang belum terselesaikan.
putra sby itu mengatakan, sebanyak 2.086 hektare lahan di ibu kota nusantara (ikn) masih dalam status bermasalah. 
ahy menjelaskan bahwa dari total 36.000 hektare yang dipersiapkan untuk pembangunan ikn, fokus utama adalah pada kawasan inti pusat pemerintahan (kipp). 
ahy menyoroti pentingnya pembebasan lahan dari klaim masyarakat yang belum jelas statusnya. namun, masih terdapat lahan yang belum bersih dari masalah hukum dan kepemilikan, yang berpotensi menghambat progres pembangunan.
baca juga:gaji 13 cair pekan depan
baca juga:rumput liar, tutupi badan jalan
"clean and clear itu apa sih? ya intinya jangan sampai ada yang masih menduduki masyarakat," katanya dalam konferensi pers 100 hari kerja di kantornya, jakarta selatan, jumat 7 mei 2024.
ahy menekankan, penanganan masalah lahan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya tindakan sewenang-wenang. 
"tidak boleh seperti itu," tegasnya.
ahy memastikan, otorita ikn akan segera menuntaskan permasalahan tersebut. 
"kami kementerian atr/bpn ingin sebetulnya ini sudah dijalankan sudah clear, baru setelah itu kita terbitkan sertifikatnya dan artinya sudah sudah resmi negara menentukan mana saja yang memang menjadi hak dari pengelola atau pemiliknya," jelasnya.
baca juga:modus ritual, sekeluarga jual dan setubuhi anak bawah umur
baca juga:tinjau lokasi pembangunan unit pelayanan makanan bergizi
menurutnya, proses penyelesaian masalah lahan juga melibatkan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. '
"uang penggantian, untuk ganti rugi bagi masyarakat atau tadi ada skema sebetulnya pdsk penanganan dampak sosial kemasyarakatan," katanya.
meskipun penyelesaian masalah lahan berada di luar kewenangan atr/bpn, ahy menegaskan bahwa pihaknya terus memantau dan mendukung proses tersebut agar berjalan lancar. 
"sekali lagi itu di luar dari kewenangan atr/bpn sebetulnya, karena uang penggantian itu saat ini setahu saya nanti akan dikelola oleh oikn otorita ikn," tutupnya.(*)
baca juga:enos-yudha klaim dapat dukungan 8 partai politik
baca juga:buka peluang pelaku usaha gelar wedding expo 2024

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 8 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan