Wakil Ketua KPK Diminta Klarifikasi Bareskrim Polri

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Rabu , 22 May 2024 - 21:01

Klarifikasi doang,ujar Alexander Marwata di Halaman Gedung Merah Putih, Jakarta pada Rabu, 22 Mei 2024. -Photo ist-Eris

wakil ketua kpk diminta klarifikasi bareskrim polri                            jakarta- wakil ketua komisi pemberantasan korupsi (kpk) alexander marwata mengaku, bahwa dirinya telah diminta klarisikasi oleh bareskrim polri, buntut laporan nurul ghufron kepada dewan pengawas (dewas). 
"klarifikasi doang," ujar alexander marwata di halaman gedung merah putih, jakarta pada rabu, 22 mei 2024. 
meskipun begitu, alex tidak menjelaskan kapan dirinya dimintai klarifikasi oleh bareskrim polri. 
"saya gatau yang diundang cuma saya. kalau hal-hal gitu (kapan dimintai klarifikasi), saya anggap gampang lupa saya," tuturnya. 
baca juga:bph akui ada temuan di sarana dan fasilitas spbu
baca juga:kaya lama
sebelumnya, wakil ketua komisi pemberantasan korupsi (kpk) nurul ghufron, melaporkan anggota dewan pengawas (dewas) albertina ho ke bareskrim polri. 
berdasarkan dokumen yang diterima disway, laporan itu teregister dalam lp/b/138/v/2024/spkt/bareskrim polri tanggal 6 mei 2024 atas nama pelapor nurul ghufron. 
nurul ghufron melaporkan albertina ho karena dianggap telah menyalahgunakan wewenangnya terkait penyampaian dugaan pelanggaran etik dirinya kepada pers. 
"terjadinya tindak pidana penghinaan atau penyalahgunaan wewenang terkait penyampaian kepada pers tentang pelanggaran etik pimpinan komisi pemberantasan korupsi atas nama nurul ghufron sudah cukup bukti".
baca juga:gencar sosialisasikan pencegahan kasus pertanahan
baca juga:saat mancing, pensiunan pns ditemukan tak bernyawa 
" siap disidangkan dan penanganan pemeriksaan pelanggaran kode etik pimpinan kpk terkait dugaan intervensi mutasi asn kementan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 kuhp dan/atau pasal 421 kuhp, yang terjadi di jakarta pada kurun waktu bulan januari—mei 2024, tulis surat itu. 
sebagai informasi, laporan ke dewas kpk menyebut terdapat pimpinan kpk yang melakukan tindakan di luar kewenangan anggota komisi antirasuah itu. 
dalam hal ini, nurul ghufron diduga terlibat dalam proses mutasi sejumlah pejabat di kementerian pertanian. (*)
baca juga:ultah harjomulyo ke 50, lanosin ajak warga jaga kekompakan
baca juga:kpu oku timur luncurkan pilkada 2024