Pemkab Tunggu Transfer DBH

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Selasa , 30 Jun 2026 - 20:36

Pemkab Tunggu Transfer DBH-Istimewa-

SUMSEL - OKU EKSPRES.COM-Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih masih menunggu realisasi pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur dari pemerintah pusat dengan total nilai mencapai Rp187.317.484.500.

Dana tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendukung pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan prioritas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih, Radius SE Ak, mengatakan hingga saat ini dana DBH yang menjadi hak Pemerintah Kota Prabumulih belum seluruhnya diterima.

Ia merinci, kekurangan salur DBH yang masih ditunggu meliputi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.390.704.000, Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp74.943.092.000, serta Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp65.983.688.500.

"Dari jumlah tersebut, DBH Tahun Anggaran 2023 dan 2024 terdiri atas kurang bayar DBH pajak dan sumber daya alam (SDA), sedangkan untuk Tahun Anggaran 2025 merupakan DBH pajak," ujarnya.

Menurut Radius, keterlambatan penyaluran dana tersebut berdampak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Prabumulih terpaksa menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan melakukan pengurangan pada berbagai pos belanja operasional.

"Efisiensi anggaran berdampak pada pemotongan cukup besar terhadap belanja operasional, terutama belanja barang dan jasa seperti makan dan minum, perjalanan dinas, pemeliharaan, serta sejumlah belanja rutin lainnya," ujarnya dibincangi di ruang kerjanya, Selasa (30/6).

Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib yang berkaitan langsung dengan hak pegawai dan pelayanan kepada masyarakat.

Radius menegaskan bahwa pembayaran gaji ke-13, gaji ke-14, serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap dilakukan tepat waktu meskipun kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tekanan akibat belum masuknya dana DBH.

pemkab tunggu transfer dbh                            sumsel - oku ekspres.com-pemerintah kota (pemkot) prabumulih masih menunggu realisasi pembayaran dana bagi hasil (dbh) kurang salur dari pemerintah pusat dengan total nilai mencapai rp187.317.484.500.
dana tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendukung pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan prioritas.
pelaksana tugas (plt) kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kota prabumulih, radius se ak, mengatakan hingga saat ini dana dbh yang menjadi hak pemerintah kota prabumulih belum seluruhnya diterima.
ia merinci, kekurangan salur dbh yang masih ditunggu meliputi tahun anggaran 2023 sebesar rp46.390.704.000, tahun anggaran 2024 sebesar rp74.943.092.000, serta tahun anggaran 2025 sebesar rp65.983.688.500.
"dari jumlah tersebut, dbh tahun anggaran 2023 dan 2024 terdiri atas kurang bayar dbh pajak dan sumber daya alam (sda), sedangkan untuk tahun anggaran 2025 merupakan dbh pajak," ujarnya.
baca juga:ratusan warga geruduk pemkab oku timur, desak sengketa tapal batas oki segera dituntaskan
baca juga:lindungi petani dari risiko kerja, pemkab oku selatan gandeng bpjs ketenagakerjaan
menurut radius, keterlambatan penyaluran dana tersebut berdampak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah.
pemerintah kota prabumulih terpaksa menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan melakukan pengurangan pada berbagai pos belanja operasional.
"efisiensi anggaran berdampak pada pemotongan cukup besar terhadap belanja operasional, terutama belanja barang dan jasa seperti makan dan minum, perjalanan dinas, pemeliharaan, serta sejumlah belanja rutin lainnya," ujarnya dibincangi di ruang kerjanya, selasa (30/6).
meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib yang berkaitan langsung dengan hak pegawai dan pelayanan kepada masyarakat.
radius menegaskan bahwa pembayaran gaji ke-13, gaji ke-14, serta tambahan penghasilan pegawai (tpp) tetap dilakukan tepat waktu meskipun kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tekanan akibat belum masuknya dana dbh.
baca juga:haru dan khidmat, pemkab oku selatan sambut kepulangan jemaah haji
baca juga:pemkab oku timur dorong pembinaan atlet dari akar rumput
"kami tetap mengutamakan belanja yang sifatnya wajib. hak-hak pegawai seperti gaji ke-13, gaji ke-14, dan tpp telah dibayarkan sesuai jadwal," jelasnya.
ia mengungkapkan, pemerintah kota prabumulih sebenarnya telah mengalokasikan pagu belanja dalam apbd tahun anggaran 2026 dengan asumsi penyaluran dbh tersebut dapat direalisasikan.
oleh karena itu, pencairan dana dari pemerintah pusat menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan anggaran daerah.
selain itu, pemkot prabumulih juga telah menyiapkan langkah administratif guna mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. salah satunya dengan menyiapkan surat resmi dari wali kota prabumulih yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui kementerian keuangan.
"kami sudah menyiapkan surat dari wali kota terkait permintaan pelunasan dbh tersebut. selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan kementerian keuangan agar hak daerah dapat segera direalisasikan," katanya.
baca juga:pemkab oku selatan perkuat integritas, hasil spi 2025 langsung ditindaklanjuti
baca juga:gaungkan aksi iklim lewat seni, pemkab oku selatan gelar lomba mural
radius menjelaskan, khusus untuk dbh pajak tahun anggaran 2025, sebelumnya terdapat persyaratan berupa rekonsiliasi data pajak. namun seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh pemerintah kota prabumulih. (chy/lia/)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran OKU EKSPRES 11 JULI 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan