Tingkatkan SDM, Diskominfo OKU Timur Latih Pengelola Website OPD dan Kecamatan

OKU EKSPRES.COM - Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di era digital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur menggelar pelatihan dan pembinaan intensif bagi para pengelola website pemerintah daerah. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rapat Bappeda dan Litbang Kabupaten OKU Timur dan diikuti oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kecamatan.

Mewakili Bupati OKU Timur, Asisten I Drs. Dwi Supriyanto, M.M., dalam sambutannya menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dalam mengelola platform digital. 

“Website memiliki dua sisi, bisa membawa dampak positif maupun negatif. Karena itu, kita perlu memahami cara pengelolaan yang tepat agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman dan terus meningkatkan kemampuan diri,” ujarnya.

BACA JUGA:OKU Timur Siap Tampilkan Budaya Lokal di Festival Literasi Sumsel 2025

BACA JUGA:Komitmen Pencegahan Kekerasan di Sekolah, OKU Timur Raih Rekor MURI di Hari Sumpah Pemuda

Ia menambahkan bahwa pengelolaan website yang baik menjadi salah satu faktor kunci dalam penyampaian informasi dan pelayanan publik yang optimal. 

Website pemerintah, lanjutnya, bukan sekadar media informasi, tetapi juga jembatan komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. 

Sementara itu, penanggung jawab kegiatan, Hj. Sri Suhartati, S.E., M.M., dalam laporannya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul di bidang digital. Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk:

Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai pengelolaan website, termasuk regulasi terkini, keterbukaan informasi publik, dan keamanan siber.

BACA JUGA:Buka Program Cetak Sawah, Wujudkan Swasembada Pangan di OKU Timur

BACA JUGA:Muncikari Perempuan di OKU Timur Diduga Eksploitasi Anak di Bawah Umur

Mendorong peningkatan kualitas konten agar lebih relevan, akurat, mutakhir, dan mudah diakses pengguna.

Menjamin bahwa pengelolaan website pemerintah berjalan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.