Pemda Harus Kreatif-Inovatif

SUMSEL - OKU EKSPRES.COM - Kebijakan pemerintah pusat yang akan kembali memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) dinilai bakal berdampak langsung terhadap kinerja ekonomi daerah. Langkah ini bisa juga dilihat sebagai momentum pembenahan birokrasi dan peningkatan produktivitas daerah.

Saya setuju efisiensi. Realitanya banyak pemborosan di birokrasi, dan itu juga sudah disampaikan Presiden Prabowo, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel, Sumarjono Saragih, kemarin. 

Ia mengatakan, pemangkasan TKD memang otomatis akan mengurangi kemampuan belanja pemerintah daerah. Besar kecil pasti ada dampak ekonomi dari setiap kebijakan. Tapi hal itu bisa dijawab dengan kreativitas dan inovasi yang diterjemahkan dalam kebijakan konkret tiap daerah, ujarnya.

Sumarjono mencontohkan dampak pada proyek fisik maupun kegiatan operasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selama ini belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak utama ekonomi lokal, terutama sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa, jelasnya.

BACA JUGA:Dukungan Pemda Penting dalam Pembuatan Sertipikat Tanah

BACA JUGA:Pelaksanaan Forum Sinergi Kelistrikan PLN UP3 Jambi dan UP3 Muara Bungo dengan Pemda se Provinsi Jambi.

Dengan adanya pengurangan TKD, pemerintah daerah harus lebih selektif dan realistis dalam penggunaan anggaran. Program yang dijanjikan kepala daerah saat kampanye harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal. Jangan terlalu banyak janji, kalau uangnya belum pasti, ucap dia.

Sumarjono juga menyoroti perlunya efisiensi birokrasi dan digitalisasi sistem kerja. Banyak kegiatan administratif seperti bimtek, pembelian ATK, hingga perjalanan dinas yang sebenarnya bisa dikurangi. Tanda tangan berlapis dan dokumen kertas di mana-mana, sudah waktunya diganti dengan sistem paperless, bebernya.

Dalam kacamata Apindo Sumsel, efisiensi bukan sekadar pemangkasan. Tapi pembenahan sistem kerja agar lebih cepat, transparan, dan mendukung dunia usaha. Pelayanan publik yang efisien akan berdampak langsung terhadap kemudahan berusaha dan investasi, imbuh Sumarjono.

Dengan adanya pemotongan TKD oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah harus lebih kreatif mencari sumber pendanaan alternatif. Misalnya lewat kerja sama investasi, optimalisasi aset daerah, atau kemitraan dengan sektor swasta. Jangan semua bergantung ke pusat. Pemda harus punya terobosan agar pembangunan tetap berjalan tanpa menambah beban masyarakat dan pengusaha, tuturnya.

BACA JUGA:Nusron Dorong Pemda Bebaskan BPHTB bagi Warga Kurang Mampu

BACA JUGA:Bulog dan Pemda Salurkan Beras Murah ke 45 Ribu Warga

Ia menambahkan, sektor UMKM perlu menjadi fokus utama dalam kondisi pengetatan anggaran seperti sekarang ini dan tahun depan. Populasi UMKM itu dominan dan jadi aktor ekonomi utama. Kalau setiap UMKM bisa naik kelas dan menciptakan lapangan kerja baru, otomatis daya beli meningkat dan aktivitas ekonomi berputar. Itulah efek sirkuler yang positif, jelas Sumarjono.

Diakuinya, kondisi ekonomi nasional yang menantang saat ini seharusnya menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Apindo siap berkolaborasi. Tapi pemda juga harus punya arah yang jelas agar efisiensi tidak justru menahan laju pertumbuhan ekonomi, pungkas dia.