Sumsel Kehilangan Triliunan Rupiah

JAKARTA- OKU EKSPRES.COM - Tensi pemerintah daerah (pemda) saat ini sedang tinggi. Salah satunya karena kembali diberlakukan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat tahun anggaran 2026. Tidak hanya dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), tapi juga dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik, insentif dan lainnya.

Para kepala daerah sudah sewot semua dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan. Sampai ratusan miliar tiap daerah berkurang dana transfernya untuk tahun depan. Se-Sumsel, ya triliunan, ucap seorang pejabat di Sumsel yang minta namanya tak disebut, kemarin.

Sejumlah kepala daerah membenarkan adanya pemangkasan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat untuk tahun depan. Bupati OKI, H Muchendi Mahzareki mengungkapkan, khusus untuk Kabupaten OKI saja ada penurunan sekitar Rp241 miliar. 

"Padahal, Kabupaten OKI salah satu yang bergantung dengan dana transfer ke daerah, ucapnya. Sebab, beban daerah sangat besar. Belanja utama yakni belanja pegawai, baik ASN, PPPK penuh dan paruh waktu, ditambah TPP. 

BACA JUGA:Pj Bupati OKI Beri Penghargaan 45 Anggota Paskibraka dan Pelatih

BACA JUGA:Muchendi Ambil Formulir Pendaftaran Calon Bupati OKI di Partai Golkar

Pengurangan ini pasti akan berdampak dengan APBD 2026, bebernya. Menurut Muchendi, agar postur APBD 2026 balance, mau tidak mau ada program yang harus dihapus. Karena itu, perlu pembahasan yang betul-betul komprehensif antara eksekutif dan legislatif. 

"Kita akan komunikasi dengan DPRD untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Melakukan belanja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, berpihak kepada masyarakat, tuturnya. 

Ia menambahkan, pekerjaan rumah (PR) Pemkab OKI cukup banyak. Masih ada utang masa lalu yang harus dibayar. Belum lagi program-program prioritas yang harus dijalankan untuk mewujudkan janji kampanye.  

Pengurangan yang lebih besar lagi dialami Pemkab Banyuasin. Tahun depan, harus kehilangan transfer ke daerah sekitarRp500 miliar. Benar, sekitar setengah triliun penurunannya, ucap Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim. 

BACA JUGA:Muchendi Ajak OPD Kompak, Solid Jalankan Pemerintahan

BACA JUGA:Muchendi Fokus Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Ia menyatakan, kondisi ini tidak hanya dialami Kabupaten Banyuasin saja. Tapi seluruh daerah. Kembali adanya pengurangan transfer ke daerah untuk 2026 ini sudah dilaporkan kepada Bupati Banyuasin Askolani.

Dengan adanya pengurangan tersebut, tentunya akan banyak dilakukan efisiensi kembali terhadap program dan kegiatan. Harus menyusun kembali kerja dan kegiatan 2026 dengan skala prioritas," tegasnya.