Gratiskan BPHTB dan Retribusi PBG ke Masyarakat OKU

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Jumat , 05 Sep 2025 - 20:29

Pemkab OKU membebaskan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi warga berpenghasilan rendah. -Eris/OKES-

Tak hanya itu, Pemkab OKU juga menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

“Tujuannya jelas, mendukung program penyediaan rumah layak huni dan memberikan kepastian hukum tanpa menambah beban biaya bagi masyarakat kecil,” tegas Yoyin.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam menekan backlog perumahan di daerah, sekaligus mempercepat pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

gratiskan bphtb dan retribusi pbg ke masyarakat oku                            baturaja, oku ekspres.com – pemerintah kabupaten (pemkab) ogan komering ulu (oku), sumatera selatan, mengambil langkah strategis untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) dalam memiliki rumah layak huni. 
melalui peraturan bupati oku nomor 25 tahun 2024, pemkab resmi membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) bagi warga mbr.
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) oku, yoyin arifianto, menegaskan kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mendukung program presiden prabowo subianto terkait kemudahan akses hunian.
“dengan adanya pembebasan bphtb, masyarakat tidak lagi terbebani biaya tambahan saat memiliki rumah. kebijakan ini sejalan dengan visi pemerintah pusat yang ingin mempermudah bahkan menggratiskan hunian bagi mbr,” jelas yoyin, jumat (5/9/2025).
baca juga:nusron dorong pemda bebaskan bphtb bagi warga kurang mampu
baca juga:sertipikasi tanah sultra capai 78,55 persen, menteri atr nusron dorong bebas bphtb 
kebijakan tersebut mencakup pembebasan bphtb atas hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak milik atas satuan rumah susun. 
namun, fasilitas ini hanya berlaku bagi warga yang memenuhi kriteria mbr sesuai regulasi.
berdasarkan aturan, kriteria mbr ditentukan bagi warga dengan penghasilan maksimal rp7 juta per bulan untuk yang belum menikah, dan rp8 juta untuk yang sudah berkeluarga. 
adapun luas bangunan dibatasi maksimal 36 meter persegi untuk rumah umum dan rumah susun, serta 48 meter persegi untuk rumah swadaya.
hingga kini, bapenda oku telah menerima dan memverifikasi 587 berkas permohonan bphtb dari masyarakat. 
baca juga:sertipikasi tanah sultra capai 78,55 persen, menteri atr nusron dorong bebas bphtb
baca juga:nusron dorong pemda bebaskan bphtb bagi warga kurang mampu
seluruh berkas tersebut akan diberikan keringanan penuh dengan tarif nol persen.
tak hanya itu, pemkab oku juga menghapus retribusi persetujuan bangunan gedung (pbg) bagi mbr. 
“tujuannya jelas, mendukung program penyediaan rumah layak huni dan memberikan kepastian hukum tanpa menambah beban biaya bagi masyarakat kecil,” tegas yoyin.
langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam menekan backlog perumahan di daerah, sekaligus mempercepat pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.