Saksi Sidang Suap Fee Proyek di OKU Ungkap Pertemuan Tak Resmi

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Rabu , 20 Aug 2025 - 20:35

Sidang lanjutan terhadap empat terdakwa yang terjerat kasus dugaan suap fee proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang Kelas IA Kh-Istimewa-

saksi sidang suap fee proyek di oku ungkap pertemuan tak resmi                            sumsel - oku ekspres com- sidang lanjutan terhadap empat terdakwa yang terjerat kasus dugaan suap fee proyek pokok pikiran (pokir) dprd kabupaten ogan komering ulu (oku) kembali digelar di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengadilan negeri (pn) palembang kelas ia khusus, rabu (20/8) dengan majelis hakim diketuai, fauzi isra sh mh.
mereka masing-masing yakni nopriansyah yang sebelumnya menjabat kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) oku.
serta umi hartati, m fahruddin dan ferlan juliansyah, sebelumnya anggota dprd majelis hakim yang diketuai fauzi isra sh mh. 
dalam sidang lanjutan ini, jaksa penuntut umum (jpu)dari komisi pemberantasan korupsi (kpk) menghadirkan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus yang menjerat 4 terdakwa tersebut.
baca juga:ajukan rp75 miliar untuk perbaikan jalan ke kementerian pupr
baca juga:terlibat perkelahian sesama honorer dinas pupr muratara, 1 orang tewas
diantaranya wakil ketua i dprd oku, rudi hartono yang mengatakan pernah dipanggil kepala bpkad oku di salah satu hotel di baturaja, tujuannya agar anggota dprd bisa hadir penuh dalam rapat paripurna hingga tercapai kuorum.
"ya saya tiba tiba saja dihubungi untuk hadir, dan ketika sampai di lokasi, sudah ada kadis pupr nopriansyah bersama pak setiawan (kepala bpkad)," katanya.
saat ditanya terkait kapasitas setiawan mengundang, saksi malah menegaskan jika dirinya tidak mengetahui kapasitas resmi setiawan untuk mengundangnya.
"saya tidak tau yang mulia kapasitasnya mengundang itu apa," jelasnya.
baca juga:kpk periksa bupati oku dan 10 saksi lain terkait dugaan korupsi proyek pupr
baca juga:kpk geledah dinas pupr oku, bawa 4 koper diduga barang bukti
wakil ketua ii dprd oku parwanto dalam kesaksiannya mengatakan jika ada pertemuan tak resmi membahas anggaran pokir.
di hadapan majelis hakim, ia menjelaskan bahwa dirinya pernah dihubungi secara mendadak untuk menghadiri pertemuan diluar kedinasan.
"undangan tersebut tidak bersifat resmi, melainkan hanya melalui telepon, saya dihubungi mendadak, saya juga lupa siapa yang mengajak, apakah dari sesama anggota dewan atau dari pihak pemkab," katanya.
ia mengungkapkan isi pertemuan tersebut yakni terkait pembahasan mengenai anggaran pokir dprd oku, dimana saat itu memang terjadi keterlambatan dalam proses pengajuan sehingga pokir menjadi salah satu topik utama yang didiskusikan.
baca juga:kadin pupr dan kabag humas dprd di banyuasin jadi tersangka
baca juga:kejati sumsel bikin heboh, geledah pupr dan ulp di banyuasin
parwanto juga mengatakan jika pertemuan tersebut turut dihadiri oleh terdakwa nopriansyah selaku mantan kadis pupr oku, serta kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) oku, setiawan. 
"jadi, mekanisme usulan pokir sebenarnya sudah jelas melalui sistem elektronik (e-pokir). setiap tahun pokir diinput secara resmi pada awal tahun anggaran," jelasnya.
nah, usulan pokir selalu ada setiap tahun. contohnya pada 2024 lalu, kami masukkan usulan pokir lewat e-pokir pada januari sampai maret. itu mekanisme resmi yang berlaku, ungkapnya.. 
untuk diketahui, dalam dakwaan jpu kpk, keempat tersangka didakwa telah menerima uang suap sebesar rp3,7 miliar terkait pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) oku tahun 2025.
baca juga:pelamar cpns kementerian pupr lampaui kuota formasi
baca juga:sita rp36 miliar dari kasus korupsi di pupr langkat
"keempat terdakwa menerima uang sebesar rp1,5 miliar dari ahmad sugeng santoso dan mendra alias kidal, serta rp2,2 miliar dari m fauzi alias pablo dan ahmat thoha alias anang," kata jpu kpk. 
yang mana, lanjut jpu, uang fee yang diberikan kepada keempat terdakwa berasal dari proyek-proyek pokok pikiran (pokir) dprd oku tahun anggaran 2024-2025 di dinas pupr.
atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar pasal 12 huruf b undang-undang tipikor, dengan alternatif dakwaan pasal 12 huruf a atau pasal 11, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp dan pasal 64 ayat (1) kuhp. (nsw/kur)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 21 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan