Tukin Bawaslu Dinaikan Jokowi, Dapat Respon TKN AMIN

Reporter: Eris |

Editor: Gus munir |

Selasa , 13 Feb 2024 - 21:21

Tentu kami patut menduga ini adalah politisasi kewenangan untuk menyambut pemilu besok. ," kata Juru bicara Timnas AMIN, Billy David Nerotumelina kepada wartawan, Selasa, 13 Februari 2024.-Photo ist-Eris

tukin bawaslu dinaikan jokowi, dapat respon tkn amin                            jakarta- tim pemenangan nasional anies baswedan-muhaimin iskandar (amin) buka suara terkait kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai bawaslu. 
"tentu kami patut menduga ini adalah politisasi kewenangan untuk menyambut pemilu besok. ," kata juru bicara timnas amin, billy david nerotumelina kepada wartawan, selasa, 13 februari 2024.
ia menilai kenaikan tukin tersebut terkesan dipaksakan."semua terkesan dipaksakan jika dilihat jangka waktunya," ungkapnya.
selain itu, billy menilai pemerintah seolah-olah ingin membayar suara dengan uang.
"kewenangan penguasa sekarang adalah mencoba mengkonversikan suara dengan rupiah, menginjak-injak harga diri rakyat," imbuhnya.
baca juga:soal presiden, fuji beda pilihan dengan orang tuanya
baca juga:diduga beri dukungan ya, gisel diserang netizen
meski demikian, ia enggan mengomentari terkait maksud terselubung dibalik kenaikan tukin tersebut.
ia menyerahkan semuanya kepada masyarakat untuk menilai."biarlah rakyat indonesia dan pemilih rasional yang menilai hal tersebut," tutupnya.
sebagai informasi, presiden joko widodo (jokowi) secara sah menandatangani peraturan presiden (perpres) tentang tukin bawaslu.
ada beberapa kelas berbeda dari jumlah tukin yang diterima dengan perbedaan nominal juga.
aturan tukin pegawai bawaslu tersebut sudah diatur dalam perpres nomor 18 tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan sekretariat jenderal bawaslu.
baca juga:hadapi munchen, lazio bakal manfaatkan momen
baca juga:misi menang demi lolos perempat final 
berikut bunyi pasal 4 perpres nomor 18 tahun 2024:
"tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku,"
hitungan tukin yang dibagikan akan dilihat dari seluruh kriteria dari hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum.
menurut informasi yang ada, terdapat kebutuhan untuk mengganti peraturan presiden nomor 122 tahun 2017 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum.
hal ini dikarenakan peraturan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang terjadi saat ini.
baca juga:bakal bedah 15 rumah yang ada di oku selatan
baca juga:siagakan ambulans dan tenaga kesehatan saat pelaksanaan pemilu
berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan adanya penetapan peraturan presiden baru yang mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum.(*)
baca juga:diduga ditipu oknum pengusaha dan caleg, rugi rp 1,4 miliar
baca juga:daerah ini siap buka kuota pppk besar-besaran