Enos Fokus Kendalikan Inflasi dan Ketersediaan Pangan

OKU EKSPRES COM- Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah serta menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, M.T., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi Capacity Building dan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatra Selatan. 

Acara ini berlangsung pada Selasa, 8 Juli 2025, di Ballroom Hotel Novotel Palembang.

Rakor tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan, Drs. H. Edwar Chandra, M.H., dan turut dihadiri oleh seluruh kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Sumsel.

Momentum ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menjaga stabilitas inflasi serta memperkuat peran kelembagaan TPID dan TP2DD.

BACA JUGA:Pengangguran, Inflasi, hingga Utang

BACA JUGA:Kendalikan Inflasi, Gelar Gerakan Tanam Cabai Serentak

Sejumlah narasumber turut memberikan pemaparan, antara lain Kepala BPS Provinsi Sumsel, Mohammad Wahyu Yulianto, yang menjelaskan tren inflasi di wilayah Sumsel sekaligus memproyeksikan kondisi hingga akhir tahun 2025.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Sumsel, Wan Dayantolis, mengingatkan potensi ancaman cuaca ekstrem dan bencana alam yang dapat mengganggu ketersediaan bahan pangan.

Dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, perwakilan kementerian menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah agar kebijakan pengendalian inflasi bisa berdampak nyata di tengah masyarakat.

Sekda Provinsi Sumsel dalam laporannya menyampaikan bahwa inflasi di Sumatra Selatan pada Juni 2025 tercatat sebesar 2,44% (year on year). 

BACA JUGA:Sumsel Masuk 10 Besar Provinsi Terbaik di Indonesia dalam Pengendalian Inflasi

BACA JUGA:Inflasi pada Tahun 2024 Turun

Walaupun masih dalam kategori aman, angka tersebut menjadi yang tertinggi di wilayah Sumatera, sehingga tiap daerah diminta untuk waspada dan responsif.

"TPID di setiap kabupaten/kota diharapkan lebih aktif menyelesaikan persoalan di lapangan agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga," ujar Edwar Chandra.