PTSL Lampaui Target, Warga Rasakan Manfaat Nyata

Pacitan — OKU EKPRES COM- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan sertipikat tanah hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Pacitan, Kamis (03/07/2025).

Penyerahan dilakukan langsung secara simbolis dan door to door kepada warga Desa Sirnoboyo. Dari target 39.000 bidang tanah untuk tahun 2025, Kabupaten Pacitan tercatat berhasil melampaui target dengan mencatatkan lebih dari 39.089 bidang atau di atas 100 persen capaian.

Ini adalah bukti nyata dari kerja bersama. Legalitas tanah bukan hanya dokumen, tetapi landasan untuk membangun masa depan dan kesejahteraan masyarakat, ujar Wamen Ossy di sela acara.

Lima sertipikat diserahkan langsung oleh Menko AHY dan Wamen Ossy ke rumah-rumah warga. Sementara 136 sertipikat lainnya diberikan secara simbolis yang mencakup 90 SHM hasil PTSL, 1 sertipikat lintas sektor untuk UMKM, 14 sertipikat wakaf milik NU dan Muhammadiyah, 10 sertipikat BMN milik BBWS Bengawan Solo, serta 21 sertipikat aset Pemkab Pacitan.

BACA JUGA:Bupati Terpilih Muara Enim Jadi Saksi Kasus Korupsi PTSL

BACA JUGA:Kantor Pertanahan OKU Bagikan Sertifikat Program PTSL

Menko AHY menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN atas upaya keras menyukseskan PTSL dan mengedepankan layanan langsung ke masyarakat.

Saya menyaksikan langsung kerja nyata yang dilakukan. Legalitas tanah ini membuka banyak pintu peluang ekonomi, ujarnya.

Wamen Ossy turut mengingatkan bahwa legalitas adalah langkah awal menuju pengelolaan aset yang produktif, termasuk memutus rantai konflik agraria di masa mendatang.

Acara ini turut dihadiri oleh Staf Khusus Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Tenaga Ahli Administrasi Negara Ajie Arifuddin, Kakanwil BPN Jatim Asep Heri, serta jajaran Bupati Pacitan, Forkopimda, dan perwakilan Kementerian Koordinator IPK.