Beras Bansos di Stop Sementara, Ini Alasannya

Reporter: Eris |

Editor: Gus munir |

Rabu , 07 Feb 2024 - 21:42

terjadi polemik bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi," kata Arief dalam keterangan tertulis pada Rabu, 7 Februari 2024.-Photo ist-Eris

Arief menyatakan, program bantuan pangan sudah ada sejak dulu dan hampir tidak ada komplain. "Bantuan pangan ini terlihat masif karena memang penugasan Bapanas kepada Bulog dan terus dikoordinasikan dengan sangat baik," ucap dia.

Dalam laporan Bapanas per 6 Februari, realisasi bantuan pangan beras telah mencapai 179.149.760 kg. Pemerintah berencana menyebarkan bantuan ini sampai Juni mendatang.

Sebagai persiapan, Bapanas telah bersurat kepada Perum Bulog dan menyampaikan demi mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaran Pemilu dan mempertimbangkan tahapan dan jadwal Pemilu yang ditetapkan oleh KPU, maka penyaluran bantuan pangan beras perlu dihentikan sementara dalam rentang waktu 8 sampai 14 Februari di seluruh wilayah.

Kemudian, Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

"Untuk persiapan panen bulan Maret, proyeksinya 3,51 juta ton beras. Kemudian jagung 1,9 juta ton. Kami siapkan MRMP (Modern Rice Milling Plant), CDC (Corn Drying Center), dryer (pengering), di-on-kan semua," ujar dia.

Selain itu, Arief mengatakan, pemerintah akan menjaga harga di tingkat petani agar tidak jatuh, seperti misalnya pada bahan pokok beras. Jika harga ketika panen mulai meningkat dan harga gabahnya masih Rp 5.500 sampai Rp 6.000, maka dinilai masih cukup baik.

"Tapi kalau angkanya di bawah itu, maka pemerintah bisa dianggap tidak bisa mengelola kesejahteraan petani," ucap dia.

Adapun indikator untuk menilai kesejahteraan petani adalah melalui perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sejak Oktober 2022 tercatat berkembang melampaui angka 100. Kemudian per Januari 2024, NTTP berada di angka 116,16.(*)

beras bansos di stop sementara, ini alasannya                            jakarta- kepala badan pangan nasional atau national food agency (bapanas) arief prasetyo adi menghormati keputusan presiden joko widodo alias jokowi yang menyetop sementara penyaluran bantuan pangan beras. 
penyetopan sementara bantuan pangan itu dilakukan 7 hari menjelang hari pemungutan suara dalam rangkaian pemilihan umum (pemilu) agar tak ada upaya politisasi.
"bapak presiden juga sudah menyampaikan secara terpisah, kalau memang ini harus dihentikan sementara, ya memang harus dihentikan sementara, sehingga tidak terjadi polemik bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi," kata arief dalam keterangan tertulis pada rabu, 7 februari 2024.
arief menyatakan, selain menghindari politisasi, kebijakan ini diambil agar proses pemilu dapat berjalan dengan tenang. 
selain itu, keputusan penyetopan sementara penyaluran bansos pangan untuk menghormati masa tenang kampanye yang jatuh pada 10 februari 2024. aturan itu juga tertulis dalam peraturan komisi pemilihan umum (kpu) nomor 3 tahun 2022 mengatur masa kampanye pemilu 2024 berakhir pada sabtu, 10 februari.
baca juga:jokowi didesak untuk netral
baca juga:kejiwaan siskaee dinyatakan normal
lalu, pada 11 sampai 13 februari yang merupakan masa tenang pemilu, bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati pemilu dan pemuktahiran data. sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan, tutur arief. 
meski begitu, bapanas menilai bantuan pangan sangat diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah telah merencanakannya sejak lama. penyaluran bantuan pangan akan dilanjutkan kembali setelah hari pemungutan suara.
"kami pahami bersama bahwa bantuan pangan ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama. nanti setelah pemilu, 15 februari akan dimulai lagi penyalurannya bantuan pangan beras ini," ujarnya. 
arief menambahkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras dibagikan ke masyarakat bukan hanya menjelang pesta demokrasi. penyaluran bantuan pangan itu dipastikan merupakan program rutin yang tak ada kaitannya dengan kontestasi pemilu. 
"kami tegaskan kembali, bantuan pangan ini sebenarnya bukan hanya menjelang pemilu. bantuan pangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah, jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan. agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan," tutur arief.
baca juga:pengendara motor ditabrak kereta di lahat
baca juga:tiga orang tersambar petir di prabumulih, 1 meninggal dunia
arief menyatakan, program bantuan pangan sudah ada sejak dulu dan hampir tidak ada komplain. "bantuan pangan ini terlihat masif karena memang penugasan bapanas kepada bulog dan terus dikoordinasikan dengan sangat baik," ucap dia.
dalam laporan bapanas per 6 februari, realisasi bantuan pangan beras telah mencapai 179.149.760 kg. pemerintah berencana menyebarkan bantuan ini sampai juni mendatang.
sebagai persiapan, bapanas telah bersurat kepada perum bulog dan menyampaikan demi mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaran pemilu dan mempertimbangkan tahapan dan jadwal pemilu yang ditetapkan oleh kpu, maka penyaluran bantuan pangan beras perlu dihentikan sementara dalam rentang waktu 8 sampai 14 februari di seluruh wilayah.
kemudian, bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
baca juga:netizen setuju pelaku begal ditembak mati
baca juga:13 kecamatan rawan banjir, tps minta dibangun di daratan tinggi
"untuk persiapan panen bulan maret, proyeksinya 3,51 juta ton beras. kemudian jagung 1,9 juta ton. kami siapkan mrmp (modern rice milling plant), cdc (corn drying center), dryer (pengering), di-on-kan semua," ujar dia.
selain itu, arief mengatakan, pemerintah akan menjaga harga di tingkat petani agar tidak jatuh, seperti misalnya pada bahan pokok beras. jika harga ketika panen mulai meningkat dan harga gabahnya masih rp 5.500 sampai rp 6.000, maka dinilai masih cukup baik. 
"tapi kalau angkanya di bawah itu, maka pemerintah bisa dianggap tidak bisa mengelola kesejahteraan petani," ucap dia.
adapun indikator untuk menilai kesejahteraan petani adalah melalui perkembangan nilai tukar petani (ntp). 
menurut data badan pusat statistik (bps), nilai tukar petani tanaman pangan (ntpp) sejak oktober 2022 tercatat berkembang melampaui angka 100. kemudian per januari 2024, nttp berada di angka 116,16.(*)
baca juga:harga merosot, petani mulai tinggalkan budidaya pinang
baca juga:satlinmas dituntut bisa menjaga keamanan tps dan pengawalan logistik

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 8 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan