Belum Berikan Sanksi, Pemkab Ogan Ilir Dinilai Lamban

Reporter: Eris |

Editor: Gus munir |

Jumat , 02 Feb 2024 - 21:59

kepada oknum kades yang tidak netral sudah dikeluarkan 17 Januari lalu. Namun, 15 hari berlalu, proses di Pemkab berjalan lambat. Hingga kemarin, rekomendasi belum dilaksanakan.-Photo ist-Eris

"Kita bersama gakkumdu sebelumnya telah melakukan penyelidikan dugaan adanya pelanggaran netralitas oknum kades. Kita sudah lakukan pemeriksaan saksi, barang bukti, para ahli, pelapor dan terlapor. Dalam pembahasan kita sepakati, untuk tindak pidana tidak cukup bukti, makanya dihentikan," bebernya.

Ketua DPC GMNI Ogan Ilir, Samuel mengatakan, pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari gakkumdu Ogan Ilir terkait proses kasus tersebut. Yang pertama, kenapa SP3? Karena menurut penyidik kurang bukti. Maka dialihkan menjadi sanksi administratif. Sekarang kita menungu apakah sanksi administratif tersebut betul-betul akan dilakukan Pemkab atau tidak, tegasnya.(*)

BACA JUGA:Manfaat Kopi Hitan Tanpa Gula

belum berikan sanksi, pemkab ogan ilir dinilai lamban                            ogan ilir- rekomendasi dari bawaslu ogan ilir kepada pemkab agar berikan sanksi kepada oknum kades yang tidak netral sudah dikeluarkan 17 januari lalu. namun, 15 hari berlalu, proses di pemkab berjalan lambat. hingga kemarin, rekomendasi belum dilaksanakan.
asisten i setda ogan ilir bidang pemerintahan dan kesra, dicky syailendra didampingi plt kadin pmd, faisal mengatakan, hingga kini belum memberikan sanksi administrasi kepada oknum kades yang dilaporkan ke bawaslu ogan ilir karena ajak warga memilih caleh tertentu tersebut. 
"kita telah mempelajari permasalahannya dan sekarang masih dalam proses. mungkin nanti akan kami koordinasi dulu dengan pihak terkait. kalau diperlukan, mungkin kami akan lakukan pemanggilan kepada kades bersangkutan," kata dicky.
mengikuti perkembangan penanganan kasus pelanggaran netralitas oknum kades ini, gerakan mahasiswa nasional indonesia (gmni) ogan ilir menggelar aksi damai ke polres ogan ilir, kemarin. mereka mempertanyakan keputusan dihentikannya penyidikan kasus tersebut. 
setelah orasi di depan gerbang polres ogan ilir sekitar pukul 13.30 wib, mereka diterima wakapolres ogan ilir, kompol hermansyah didampingi kasat intelkam polres ogan ilir akp yusuf solehat. 
baca juga:dinobatkan jadi executive of the year tingkat asia
baca juga:minta percepatan jalur khusus batu bara
pukul 15.00 wib, massa gmni diarahkan ke gedung sentra gakkumdu ogan ilir. hadir, ketua bawaslu ogan ilir, dewi alhikmawati, anggota bawaslu ogan ilir divisi pelanggaran dan penyelesaian sengketa, lily oktayanti. kemudian kasat reskrim akp muhammad ilham dan kasi intelijen kejari ogan ilir, gita santika ramadhani. 
ketua bawaslu ogan ilir, dewi alhikmawati mengatakan, telah dijelaskan sebelumnya hasil penyidikan yang dilakukan bersama jajaran polres ogan ilir. "sudah disampaikan teman- teman penyidik bahwa itu tidak cukup bukti. telah pula dijelaskan gakkumdu sumsel. itulah hasilnya," terang dewi. 
terkait rekomendasi sanksi administrasi, telah disampaikan bawaslu ogan ilir ke pemkab ogan ilir pada 17 januari 2024 lalu. "itu sudah kami serahkan ke bupati dan kami juga masih menunggu keputusan apa yang diambil," tambahnya.
tersiar kabar, jika kasus pelanggaran netralitas oleh oknum kades di ogan ilir dikaji ulang oleh bawaslu ri. "terkait itu kami belum dapat informasi," ungkap dewi. 
baca juga:tito karnavian jadi plt menkopolhukam
baca juga:sekolah terapkan kurikulum merdeka sebanyak 80%
kasat reskrim akp muhammad ilham menambahkan, pihaknya apresiasi kepedulian gmni terhadap keadaan dan situasi di ogan ilir. 
"kita bersama gakkumdu sebelumnya telah melakukan penyelidikan dugaan adanya pelanggaran netralitas oknum kades. kita sudah lakukan pemeriksaan saksi, barang bukti, para ahli, pelapor dan terlapor. dalam pembahasan kita sepakati, untuk tindak pidana tidak cukup bukti, makanya dihentikan," bebernya. 
ketua dpc gmni ogan ilir, samuel mengatakan, pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari gakkumdu ogan ilir terkait proses kasus tersebut. yang pertama, kenapa sp3? karena menurut penyidik kurang bukti. maka dialihkan menjadi sanksi administratif. sekarang kita menungu apakah sanksi administratif tersebut betul-betul akan dilakukan pemkab atau tidak, tegasnya.(*)
baca juga:kpu tetapkan durasi debat terakhir
baca juga:manfaat kopi hitan tanpa gula