Kades Tak Netral Bukan Kesepakatan Gakkumdu

Reporter: Eris |

Editor: Gus munir |

Rabu , 31 Jan 2024 - 20:01

Andi Baso Rahman melalui Kasat Reskrim AKP Muhammad Ilham menyatakan, pihaknya tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan kasus tersebut. Jadi penyidikan dihentikan, katanya, kemarin (30/1).-Photo ist-Eris

Harapan tersisa kini pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelapor yang tak puas atau caleg yang merasa dirugikan bisa melapor ke DKPP. Ini cara terakhir yang bisa ditempuh, pungkas Bagindo.

Sebelum keputusan ini keluar, kemarin sore desas-desus bakal SP3 sudah beredar di masyarakat. Ada dugaan komunikasi dan pesanan yang dibangun petinggi Pemkab Ogan Ilir dengan jajaran Gakkumdu. Arahnya kasus ini akan dinyatakan tidak terbukti pidana maupun administrasi. Begitu informasinya, ujar sumber Sumatera Ekspres.

Padahal, mencuatnya kasus ini sebetulnya membawa hal positif bagi para caleg DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten Ogan Ilir. Tradisi dugaan tekanan pejabat Ogan Ilir untuk memilih caleg tertentu hampir terjadi setiap pesta demokrasi.

Sekarang kami takut viral. Jadi, carilah dewek suaro. Kami dak bisa membantu, ujar seorang kades di Kecamatan Tanjung Batu. Hanya saja, pascaputusan Gakkumdu Ogan Ilir, boleh jadi hal ini akan menjadi preseden buruk.

Indikasi kasus ini sulit dibuktikan sudah terlihat sejak 26 Januari lalu. Saat Kapolres Ogan Ilir, AKBP Andi Baso Rahman mengatakan, poin penting dari proses kasus ini bukan untuk menjatuhkan dan mencari kesalahan. Tapi menjaga kondusivitas di wilayah Ogan Ilir.

AKBP Andi menegaskan, harus dibuktikan bagian mana yang dikatakan kerugian, yang mana yang dikatakan menguntungkan. Apakah sudah ada hasilnya dari kerugian itu. Tidak bisa sekonyong-konyong kita menetapkan tersangka dengan alat bukti yang minim atau tidak cukup kuat," tutur Kapolres.

Terpisah, anggota Bawaslu Sumsel Bidang Hukum dan Pelanggaran, Ahmad Naafi SH MKn, menegaskan, Bawaslu OI telah melaksanakan pekerjaan secara berjenjang. Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Bawaslu No 3/2023 tentang Sentra Gakkumdu, Bawaslu OI telah meneruskan laporan dugaan pidana oknum kades itu ke penyidik Polres OI.

Untuk hasil penyelidikan selanjutnya menjadi kewenangan dari aparat hukum, dalam hal ini kepolisian. Hasil penyidikan merupakan kewenangan penyidik kepolisian untuk meneruskan atau tidak ke penuntut umum, tegas Naafi.

Dia membantah kalau keputusan SP3 kasus oknum kades itu hasil kesepakatan Sentra Gakkumdu, termasuk di dalamnya Bawaslu OI. Ini (keputusan) final dari kepolisian, bukan merupakan hasil kesepakatan Gakkumdu dan Bawaslu, tukas Naafi.

Diketahui, kasus ini dilaporkan MH ke SPK Terpadu Polres OI pada 16 Januari lalu. Setelah sebelumnya, Bawaslu OI bersama jajaran Polres dan Kejari OI yang tergabung dalam sentra Gakkumdu OI merekomendasikan kasus ini untuk ditindaklanjuti secara pidana.

BACA JUGA:Ria Ricis Gugat Cerai Teuku Ryan

BACA JUGA:Lawan Tangguh

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus berawal saat heboh video oknum kades dan perangkat desa di Tambang Rambang yang diduga sebagai tim sukses (timses) seorang caleg dapil IV OI. (*)

kades tak netral bukan kesepakatan gakkumdu                            palembang - hal yang dikhawatirkan dalam proses kasus dugaan pelanggaran netralitas dengan terlapor oknum kades di ogan ilir (oi) akhirnya terbukti. penyidik polres oi memutuskan menghentikan penyidikan setelah 14 hari kerja.
kapolres oi akbp andi baso rahman melalui kasat reskrim akp muhammad ilham menyatakan, pihaknya tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan kasus tersebut. jadi penyidikan dihentikan, katanya, kemarin (30/1).
namun, akp ilham tak mengungkapkan bukti apa yang sebenarnya kurang sehingga memaksa kasus ini di-sp3. beredar informasi kalau penyidik mempersoalkan tentang wujud kerugian dari caleg-caleg lain akibat perbuatan kades yang mengkampanyekan caleg tertentu.
dia menambahkan, keputusan itu sudah menjadi kesepakatan bersama dengan bawaslu dan kejari oi yang tergabung dalam gakkumdu. kami dari sentra gakkumdu bersama-sama terkait dengan dugaan ketidaknetralan salah satu kades ini menilai perkaranya tidak cukup bukti. sehingga kita lakukan penghentian penyidikan. itu saja yang dapat kami sampaikan,"bebernya.
pengamat politik di sumsel, bagindo togar mengungkapkan, keputusan ini sebuah preseden buruk dalam perpolitikan di sumsel. saat pemerintah berkoar-koar meminta semua asn hingga ke jenjang terendah untuk netral, tapi keputusan kasus ini malah tak sesuai harapan.
baca juga:sekda sumsel: kenaikan gaji pns picu inflasi
baca juga:ketua rt gratis tagihan pdam? hoaks!
dengan keputusan ini, maka secara tidak langsung asn hingga tataran kades tidak akan takut untuk melakukan hal serupa. makanya ini preseden sangat buruk. padahal, kita berharap kasus di ogan ilir ini jadi contoh bagi yang lain karena videonya sudah viral,cetusnya.  
sejak awal, bagindo sudah tidak yakin dengan proses kasus dugaan pelanggaran netralitas ini akan terbukti. ia menilai, alasan tak cukup bukti selalu jadi senjata ampuh untuk menyelesaikan sebuah kasus. kalau soal kerugian, tidak ada untung rugi dalam demokrasi, imbuhnya.
dia sempat berikan apresiasi saat bawaslu oi meneruskan kasus ini ke ranah hukum. terlihat seperti ada keinginan kuat dari gakkumdu untuk bertindak tegas. tapi kini dengan alasan bukti tak cukup, harapan tinggal harapan. mungkin ada kompromi, win-win solution sehingga akhirnya kasus ini di-sp3, imbuhnya.
dengan keputusan ini, ucap bagindo, tidak ada lagi harapan masyarakat terhadap penyelenggara, terutama gakkumdu. kita jadi makin pesimis. mau berharap kepada siapa lagi, tambahnya. 
bagindo menambahkan, kasus ini baru pada tingkat ajakan yang dilakukan oknum kades. belum pada tingkat pemilihan dan penghitungan suara. sudah pasti akan semakin rawan dengan pelanggaran dan kecurangan. pihak yang bermain dan punya kepentingan semakin banyak. dengan keputusan kasus ringan saja seperti ini, apa yang mau diharapkan untuk kasus lebih berat, cetusnya.
baca juga:lagi densus tangkap 2 teroris 
baca juga:pelat rf dan qh resmi dihentikan, ini penggantinya
harapan tersisa kini pada dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp). pelapor yang tak puas atau caleg yang merasa dirugikan bisa melapor ke dkpp. ini cara terakhir yang bisa ditempuh, pungkas bagindo.
sebelum keputusan ini keluar, kemarin sore desas-desus bakal sp3 sudah beredar di masyarakat. ada dugaan komunikasi dan pesanan yang dibangun petinggi pemkab ogan ilir dengan jajaran gakkumdu. arahnya kasus ini akan dinyatakan tidak terbukti pidana maupun administrasi. begitu informasinya, ujar sumber sumatera ekspres. 
padahal, mencuatnya kasus ini sebetulnya membawa hal positif bagi para caleg dpr ri, dprd provinsi maupun dprd kabupaten ogan ilir. tradisi dugaan tekanan pejabat ogan ilir untuk memilih caleg tertentu hampir terjadi setiap pesta demokrasi. 
sekarang kami takut viral. jadi, carilah dewek suaro. kami dak bisa membantu, ujar seorang kades di kecamatan tanjung batu. hanya saja, pascaputusan gakkumdu ogan ilir, boleh jadi hal ini akan menjadi preseden buruk. 
indikasi kasus ini sulit dibuktikan sudah terlihat sejak 26 januari lalu. saat kapolres ogan ilir, akbp andi baso rahman mengatakan, poin penting dari proses kasus ini bukan untuk menjatuhkan dan mencari kesalahan. tapi menjaga kondusivitas di wilayah ogan ilir. 
baca juga:mahfud md dilaporkan luhut di hari pengunduran diri dari kabinet
baca juga:andika kangen band resmi menikah dengan dokter
akbp andi menegaskan, harus dibuktikan bagian mana yang dikatakan kerugian, yang mana yang dikatakan menguntungkan. apakah sudah ada hasilnya dari kerugian itu. tidak bisa sekonyong-konyong kita menetapkan tersangka dengan alat bukti yang minim atau tidak cukup kuat," tutur kapolres. 
terpisah, anggota bawaslu sumsel bidang hukum dan pelanggaran, ahmad naafi sh mkn, menegaskan, bawaslu oi telah melaksanakan pekerjaan secara berjenjang. menurutnya, sesuai dengan peraturan bawaslu no 3/2023 tentang sentra gakkumdu, bawaslu oi telah meneruskan laporan dugaan pidana oknum kades itu ke penyidik polres oi. 
untuk hasil penyelidikan selanjutnya menjadi kewenangan dari aparat hukum, dalam hal ini kepolisian. hasil penyidikan merupakan kewenangan penyidik kepolisian untuk meneruskan atau tidak ke penuntut umum, tegas naafi. 
dia membantah kalau keputusan sp3 kasus oknum kades itu hasil kesepakatan sentra gakkumdu, termasuk di dalamnya bawaslu oi. ini (keputusan) final dari kepolisian, bukan merupakan hasil kesepakatan gakkumdu dan bawaslu, tukas naafi. 
diketahui, kasus ini dilaporkan mh ke spk terpadu polres oi pada 16 januari lalu. setelah sebelumnya, bawaslu oi bersama jajaran polres dan kejari oi yang tergabung dalam sentra gakkumdu oi merekomendasikan kasus ini untuk ditindaklanjuti secara pidana. 
baca juga:ria ricis gugat cerai teuku ryan
baca juga:lawan tangguh
seperti diberitakan sebelumnya, kasus berawal saat heboh video oknum kades dan perangkat desa di tambang rambang yang diduga sebagai tim sukses (timses) seorang caleg dapil iv oi. (*)
baca juga:awas teror tuan rumah
baca juga:tetapkan status siaga darurat bencana, bentuk posko

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 1 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan