Danantara Audit

Reporter: Gus Munir |

Editor: Eris Munandar |

Senin , 10 Mar 2025 - 20:50

ILUSTRASI Danantara: Lompatan Besar atau Sekadar Mimpi Besar?. -Foto: Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-Gus munir

Saya tidak yakin. Terutama ketika pemerintah berganti. Lebih-lebih kalau penggantinya bukan 'penerusnya'. Seperti saat pergantian dari Presiden SBY ke Pak Jokowi. Atau bila kepentingan penguasa ingin memenjarakan seseorang.

Kejaksaan, KPK, polisi bisa saja tidak mau memegang UU No 1/2025. Masih ada UU yang lain: yakni UU Keuangan Negara.

UU Keuangan Negara inilah yang lebih banyak dipakai di pengadilan mantan para direksi BUMN.

Ketika pengacara terdakwa berdalih dengan pasal-pasal di UU BUMN, hakim tetap berpegang pada UU Keuangan Negara.

Ketika saksi ahli menjelaskan bedanya kerugian negara dan kerugian perusahaan hampir seperti tidak dipertimbangkan.

Para mantan pimpinan Danantara pun, kelak, akan mengalami nasib yang sama. Kecuali dalam waktu dekat ini UU Keuangan Negara juga disesuaikan.

Sekarang saja persoalan mirip itu sudah terjadi. Di UU yang sudah diperbaharui menyebutkan tidak boleh rangkap jabatan. Tapi kata rangkap jabatan itu bisa ditafsirkan macam-macam.

Ketua Badan Pengawas Danantara adalah menteri BUMN. Merangkap? Tidak?

BACA JUGA:MenPAN-RB Sudah Lapor Prabowo

Pun CEO Danantara. Adalah menteri Investasi. Mungkin dianggap tidak merangkap karena sama fungsi.

Kementerian BUMN sebagai pemegang saham satu persen mungkin dianggap layak berfungsi sebagai pengawas. Pun menteri investasi. Mungkin dianggap layak berfungsi sebagai pelaku investasi lewat Danantara.

Kebal hukum atau tidak kadang ditentukan oleh situasinya --bukan oleh hukumnya.(Dahlan Iskan)

danantara audit                            oleh: dahlan iskan
nama bpk naik daun: badan pemeriksa keuangan. isu bahwa danantara tidak perlu diaudit bpk menimbulkan kesan danantara takut diaudit bpk --seolah karena bpk itu auditnya teliti, ketat, dan hebat.
sebenarnya takutnya bukan di situ. takutnya tuh di sini: bpk tidak independen. takut bpk dipakai penguasa untuk memidanakan direksi perusahaan negara, termasuk danantara. yang seperti itu sering terjadi di perusahaan bumn.
lahirnya uu no 1/2025 menghindarkan kekhawatiran itu. intinya: kerugian di danantara harus dikategorikan kerugian korporasi. bukan kerugian negara.
lantaran bukan lagi kerugian negara maka tidak lagi bpk yang harus memeriksa. komprominya: akuntan yang mengaudit danantara haruslah kantor akuntan yang diakui oleh bpk.
baca juga:imbang lawan mu, arsenal tertahan di peringkat dua
baca juga:juventus kalah telak dari atalanta di kandang
apakah dengan demikian danantara kebal hukum?
pasti tidak. jangan khawatir.
tidak ada yang boleh kebal hukum di negara hukum seperti indonesia ini --teorinya begitu.
kalau memang kejaksaan, kpk, polisi menerima pengaduan masyarakat terjadinya tindak pidana di danantara, semua penegak hukum tetap bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. hanya pasalnya bukan lagi "kerugian" negara. pasalnya adalah fraud. kriminalitas.
apakah pimpinan danantara bisa tenang? apakah praktik hukum terhadap danantara kelak bisa seperti itu?
baca juga:tresna band merilis single religi berjudul tersesat
baca juga:rossa tegaskan bayar hak cipta setiap konser 
saya tidak yakin. terutama ketika pemerintah berganti. lebih-lebih kalau penggantinya bukan 'penerusnya'. seperti saat pergantian dari presiden sby ke pak jokowi. atau bila kepentingan penguasa ingin memenjarakan seseorang.
kejaksaan, kpk, polisi bisa saja tidak mau memegang uu no 1/2025. masih ada uu yang lain: yakni uu keuangan negara.
uu keuangan negara inilah yang lebih banyak dipakai di pengadilan mantan para direksi bumn.
ketika pengacara terdakwa berdalih dengan pasal-pasal di uu bumn, hakim tetap berpegang pada uu keuangan negara.
baca juga:resep bolu kukus empuk dan menggoda selera
baca juga:rekomendasi outfit bukber non-hijab yang stylish dan sopan
ketika saksi ahli menjelaskan bedanya kerugian negara dan kerugian perusahaan hampir seperti tidak dipertimbangkan.
para mantan pimpinan danantara pun, kelak, akan mengalami nasib yang sama. kecuali dalam waktu dekat ini uu keuangan negara juga disesuaikan.
sekarang saja persoalan mirip itu sudah terjadi. di uu yang sudah diperbaharui menyebutkan tidak boleh rangkap jabatan. tapi kata rangkap jabatan itu bisa ditafsirkan macam-macam.
ketua badan pengawas danantara adalah menteri bumn. merangkap? tidak?
baca juga:menpan-rb sudah lapor prabowo
baca juga:polri terjunkan tim usut kecurangan minyakkita
pun ceo danantara. adalah menteri investasi. mungkin dianggap tidak merangkap karena sama fungsi.
kementerian bumn sebagai pemegang saham satu persen mungkin dianggap layak berfungsi sebagai pengawas. pun menteri investasi. mungkin dianggap layak berfungsi sebagai pelaku investasi lewat danantara.
kebal hukum atau tidak kadang ditentukan oleh situasinya --bukan oleh hukumnya.(dahlan iskan)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi OKU EKSPRES 11 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan