Bantah Bakal Gunakan Duit Presiden Prabowo Untuk Retret

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Minggu , 02 Feb 2025 - 21:33

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan, biaya pelaksanaan retret para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 bukan dari Presiden Prabowo.-Photo: istimewa-Eris

bantah bakal gunakan duit presiden prabowo untuk retret                            jakarta- menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi memastikan, biaya pelaksanaan retret para kepala daerah terpilih pilkada 2024 bukan dari presiden prabowo.
namun, kata dia, akan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).
"nggak (pribadi dari prabowo) dong, dari pemerintah," kata prasetyo, minggu, 2 februari 2025.
"karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari prabowo saat retret kabinet), di awal-awal masa pemerintahnya," sambung dia.
baca juga:program mbg ancam sektor tranpostasi
baca juga:kelas, kades kohod arsin koleksi kendaraan mewah 
dia menjelaskan retreat untuk kepala daerah sangat penting dilakukan.
"kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak, meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di mahkamah konstitusi," jelasnya.
sebelumnya, menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian memastikan pelantikan kepala daerah terpilih masih dilakukan di jakarta.
ia menjelaskan hal itu dikarenakan jakarta masih menjadi ibukota.
baca juga:ditangkap diduga saat hendak bertransaksi dengan polisi yang menyamar
baca juga:tersangka serahkan diri, polisi masih bungkam soal motif
"ibu kota negara masih tetap di jakarta. kalau membaca undang-undang tentang ibu kota ikn ya, bahwa statusnya ikn itu menjadi ibu kota negara, operasional sebagai ibu kota negara, ya akan ditentukan dengan peraturan presiden," kata tito di kemendagri, jakarta pusat, jumat, 31 januari 2025.
mantan kapolri ini menekankan bahwa status jakarta masih menjadi ibukota selama peraturan presiden belum diteken.
"jadi selagi belum ada perpres pindah secara operasional ke ikn, yang di kalimantan timur, maka ibu kota negara ada tetap di jakarta yang sekarang berubah namanya, sesuai undang-undang menjadi daerah khusus jakarta," ujarnya.*