Program MBG Ancam Sektor Tranpostasi

Reporter: Eris Munandar |

Editor: Gus Munir |

Minggu , 02 Feb 2025 - 21:29

Pemangkasan anggaran sektor transportasi sebesar Rp 17,9 triliun memicu polemik di tengah upaya pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045. -Photo: istimewa-Eris

JAKARTA - Pemangkasan anggaran sektor transportasi sebesar Rp 17,9 triliun memicu polemik di tengah upaya pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kebijakan ini disebut sebagai dampak dari alokasi dana besar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai penting namun berisiko mengorbankan sektor strategis lain.

Djoko Setijowarno, Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua MTI Pusat, menekankan bahwa program MBG harus tetap selektif agar tidak mengganggu layanan publik dasar seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

"Presiden menginstruksikan efisiensi anggaran hingga Rp 306 triliun, dengan Rp 256 triliun berasal dari kementerian/lembaga dan Rp 50 triliun dari transfer ke daerah," kata Djoko, Minggu.

"Kementerian Perhubungan menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan anggarannya dipangkas dari Rp 31,5 triliun menjadi Rp 5,7 triliun. Akibatnya, pegawai honorer dirumahkan sementara, dan seluruh subsidi transportasi dihapus," tuturnya.

Dampak lainnya kata Djoko adalah ancaman lumpuhnya layanan transportasi umum.

Rencana penghentian operasional subsidi per 1 Februari 2025 sempat diumumkan, meski akhirnya dibatalkan.

Namun, pemangkasan tetap berimbas besar pada berbagai sektor transportasi, termasuk subsidi angkutan darat, laut, udara, dan kereta api.

BACA JUGA:Puasa Dinas

Selain itu, anggaran infrastruktur juga terpangkas drastis. *

program mbg ancam sektor tranpostasi                              jakarta - pemangkasan anggaran sektor transportasi sebesar rp 17,9 triliun memicu polemik di tengah upaya pemerintah mewujudkan indonesia emas 2045. 
kebijakan ini disebut sebagai dampak dari alokasi dana besar untuk program makan bergizi gratis (mbg), yang dinilai penting namun berisiko mengorbankan sektor strategis lain.
djoko setijowarno, akademisi teknik sipil unika soegijapranata dan wakil ketua mti pusat, menekankan bahwa program mbg harus tetap selektif agar tidak mengganggu layanan publik dasar seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
"presiden menginstruksikan efisiensi anggaran hingga rp 306 triliun, dengan rp 256 triliun berasal dari kementerian/lembaga dan rp 50 triliun dari transfer ke daerah," kata djoko, minggu.
baca juga:kelas, kades kohod arsin koleksi kendaraan mewah
baca juga:ditangkap diduga saat hendak bertransaksi dengan polisi yang menyamar 
"kementerian perhubungan menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan anggarannya dipangkas dari rp 31,5 triliun menjadi rp 5,7 triliun. akibatnya, pegawai honorer dirumahkan sementara, dan seluruh subsidi transportasi dihapus," tuturnya.
dampak lainnya kata djoko adalah ancaman lumpuhnya layanan transportasi umum. 
rencana penghentian operasional subsidi per 1 februari 2025 sempat diumumkan, meski akhirnya dibatalkan.
namun, pemangkasan tetap berimbas besar pada berbagai sektor transportasi, termasuk subsidi angkutan darat, laut, udara, dan kereta api.
baca juga:tersangka serahkan diri, polisi masih bungkam soal motif
baca juga:puasa dinas
selain itu, anggaran infrastruktur juga terpangkas drastis. *

Tag

Share