Lalu bagaimana menjaga Rp 400 T itu agar tidak masuk WC para koruptor?
Ingatan saya ke Banyuwangi –saat Menteri Abdullah Azwar Anas masih menjabat bupati di sana.
Anas juga mengalokasikan dana APBD puluhan miliar rupiah untuk memberi makan gratis penduduk. Yakni penduduk miskin, janda, orang tua, dan yang tidak berdaya lainnya.
BACA JUGA:Wujudkan Keamanan dan Ketertiban, 3.173 Anggota Satlinmas OKU Timur Dikukuhkan
BACA JUGA:Imbau Masyarakat Lakukan Perayaan Tahun Baru dengan Kegiatan Positif
Dana itu ternyata sekaligus untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan. Juga untuk membangkitkan wirausaha kecil di desa.
Anas punya daftar lengkap siapa yang berhak mendapat makan gratis. Di RT berapa, RW mana, kelurahan/desa apa. Setiap 50 orang dikelompokkan berdasar lokasi terdekat.
Untuk memberi makan kelompok 50 orang itu ditunjuk satu pengusaha catering UMKM terdekat.
Maka muncul pengusaha-pengusaha kecil bidang katering di desa-desa. Yang belanja bahannya pun di desa. Uangnya muter di desa.
BACA JUGA:Jaga Ekosistem Lingkungan, Tebar 30.000 Benih Ikan Baung
BACA JUGA:Resep Pisang Goreng Krispi Ala Kopi Klotok yang Viral
Masyarakat desa, juga perangkatnya, diberi tahu berapa anggaran sekali makan itu. Agar ada kontrol dari masyarakat apakah UMKM-nya mengambil untung terlalu besar.
Di Banyuwangi program itu berjalan. Pagi hari pengusaha kecilnya mengantarkan nasi ke alamat penerima. Sorenya mengantar nasi lagi untuk makan malam, sambil mengambil rantang yang sudah kosong. Begitu seterusnya.
Tidak ada celah korupsi di Banyuwangi. Juga tidak terjadi komplain atas kualitas makanan –dibandingkan dengan anggaran. Juga tidak terjadi catering besar mengambil alih beberapa katering kecil.
Ratusan usaha kecil katering pun hidup dari program Anas tersebut. Saya pernah ke rumah-rumah penerima makan gratis itu. Saya kagum dengan tata-cara pemberian makan gratis di sana.
BACA JUGA:Cara Alami Redakan Gejala Autoimun dengan Fermentasi Madu Hutan dan NanasBACA JUGA:Lesti Kejora dan Rizky Billar Rubah Nama Anak di Ultah Kedua