JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menerima audiensi Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (29/10/2024).
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan BIG dalam mempercepat penyusunan peta dasar nasional yang menjadi kebutuhan penting bagi pengembangan tata ruang dan pendaftaran tanah di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Nusron Wahid menekankan pentingnya sinergi lintas institusi untuk memaksimalkan keberhasilan program pendaftaran tanah dan penataan ruang.
"Kerja sama dengan BIG terbukti efektif selama ini, tetapi dengan tantangan yang ada, kolaborasi dengan lebih banyak pihak menjadi kebutuhan utama," ujar Nusron. Menurutnya, Indonesia memerlukan pemetaan bidang tanah yang lebih cepat untuk menjawab tantangan urbanisasi, infrastruktur, dan perkembangan wilayah yang pesat.
BACA JUGA:IRT Ini Ngadu ke Polisi Dianiaya Kakak Kandung, Masalahnya?
BACA JUGA:Gegara Iklan di Medsos, IRT Rugi Ratusan Juta, Pelajaran Penting Nih
BIG, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data geospasial, berperan penting dalam mendukung Kementerian ATR/BPN melalui penyediaan peta dasar berkualitas. Muh Aris Marfai menjelaskan bahwa BIG siap mempercepat produksi peta dasar dengan metode pemetaan terbaru dan dukungan teknologi canggih.
"Ini merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan data yang lebih akurat dan dapat diakses berbagai kementerian," ucap Muh Aris.
Selain itu, Nusron Wahid juga mengusulkan agar dibentuk forum bersama yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Forum ini bertujuan untuk menciptakan peta dasar yang lebih efisien dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia. Nusron menambahkan, Kolaborasi ini akan memperkecil tumpang tindih penggunaan lahan dan mendukung pembangunan yang lebih terarah.
Dalam pertemuan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, turut hadir bersama beberapa pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN lainnya.
BACA JUGA:Polri Tangkap Pegawai Kementerian Komdigi dalam Kasus Judi Online
BACA JUGA:DPR Kritisi Rencana Pemerintah Impor Beras
Ossy Dermawan menambahkan, kerja sama ini akan memastikan data geospasial yang lebih solid dan dapat mendukung pendaftaran tanah dengan prosedur yang lebih baik, terutama dalam mendukung target pembangunan nasional jangka panjang.
Data peta dasar yang andal akan mempermudah pemerintah dalam pembuatan kebijakan tata ruang, perencanaan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam.
Dalam jangka panjang, Nusron Wahid berharap proyek ini akan menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat luas, mulai dari peningkatan akses terhadap kepemilikan lahan hingga mendukung kelancaran pembangunan di daerah terpencil.