Memang rencana apel berani mati itu agak unik. Dunia medsos akan dilawan dengan apel fisik. Sebenarnya tidak begitu nyambung. Tapi setidaknya orang tahu: tidak benar bahwa Jokowi sendiri seorang diri.
Jokowi masih presiden. Masih terus keliling daerah. Berangkat dari IKN dan pulangnya ke IKN. Tidak sedikit pun terganggu oleh serangan medsos.
Presiden Jokowi juga masih punya menteri-menteri yang loyal. Tidak ada gerakan menteri mengundurkan diri –seperti menjelang lengsernya Presiden Soeharto.
BACA JUGA:Pastikan Harga Kebutuhan Pokok Terkendali, Rutin Pantau Pasar
BACA JUGA:Pertamina Gandeng Pandawara Group Bersihkan 28 Ton Sampah
Bahkan menteri loyalisnya tambah satu: Gus Ipul. Saifullah Yusuf. Sekjen PBNU. Mantan ketua umum PP GP Ansor.
Gus Ipul dilantik sebagai menteri sosial dua pekan lalu –menggantikan Bu Risma yang mundur untuk menjadi calon Gubernur Jatim.
Memang Gus Ipul hanya hanya punya masa jabatan 1,5 bulan. Tapi siapa tahu akan lanjut lima tahun di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Maka saya urungkan usul agar kementerian sosial dibubarkan saja. Agar kabinet bisa lebih ramping.
BACA JUGA:HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap Selamatkan Rp5,71 T Kerugian Negara
BACA JUGA:Polisi Bekuk Penembak Kepala Pria di Tanjung Priok
Penanganan kemiskinan bisa dibebankan pada masing-masing daerah. Pun izin undian berhadiah. Selama ini izin itu jadi urusan kementerian sosial –entah dari mana asal-usulnya.
Atau kementerian BUMN saja yang dibubarkan. Diganti dengan superholding seperti di Singapura. Ini rencana lama. Siapa tahu Presiden Jenderal Prabowo berani merealisasikannya.
Medsos pun kelihatannya juga bisa lelah. Caci maki terhadap Jokowi dan keluarga memang masih seru, tapi tidak ada tanda-tanda lebih meningkat lagi. Kalau pun belum menurun, setidaknya sudah mulai mendatar.
Tanpa turun tangannya aparat hukum gerakan medsos itu akan layu setelah berkembang. Lalu padam sendiri. Tanpa buzzer maupun pasukan berani mati.(Dahlan Iskan)
BACA JUGA:Setarakan Paslon dalam Pengundian